Sendawar – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mencatat tingkat kemantapan jalan kabupaten mencapai 73,26 persen dari total panjang jalan 1.523,45 kilometer. Berdasarkan profil teknis jalan daerah, kondisi mantap terdiri atas kondisi baik sebesar 56 persen dan kondisi sedang 10,26 persen. Sementara itu, kondisi rusak ringan tercatat 7 persen.
Adapun 26,74 persen ruas jalan lainnya masih dalam kondisi rusak berat atau berupa jalan tanah yang membutuhkan penanganan. Kerusakan di sejumlah titik tersebut turut diperparah oleh lalu lintas kendaraan angkutan dengan muatan berlebih atau Over Dimension Over Load (ODOL) yang melintasi jalan umum kabupaten.
Untuk mempercepat konektivitas antarwilayah, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menargetkan penanganan dan rekonstruksi jalan sepanjang 101,5 kilometer serta pembangunan dua unit jembatan pada tahun anggaran 2026. Pekerjaan tersebut menjangkau kawasan permukiman hingga jalur penghubung antarkampung.
Capaian itu melanjutkan realisasi pembangunan infrastruktur pada 2025, ketika Pemkab Kubar menuntaskan penanganan jalan sepanjang 110 kilometer dan pembangunan tiga unit jembatan.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyatakan pemerintah daerah akan terus memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan secara bertahap dan menyeluruh demi memperlancar mobilitas masyarakat.
“Kebutuhan penanganan infrastruktur jalan masih memerlukan perhatian secara khusus. Kondisi rusak berat juga diakibatkan oleh maraknya kendaraan Over Load Over Dimension (ODOL) yang melintasi ruas jalan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat,” tutur Frederick Edwin dalam pidato kinerja pembangunan pada Sidang Paripurna Istimewa HUT ke-27 Kutai Barat di Gedung DPRD Kubar, Rabu (4/11/2026).
Terkait kerusakan jalan nasional di kawasan perkotaan Sendawar yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, Frederick memastikan pemerintah daerah telah melakukan langkah koordinasi untuk mempercepat penanganannya.
Dinas PUPR Kutai Barat telah berkoordinasi dan melakukan asistensi teknis bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Balikpapan, Kementerian Pekerjaan Umum, guna mendorong realisasi perbaikan jalan tersebut.
“Demikian halnya pada ruas jalan nasional dalam kawasan perkotaan Sendawar yang mayoritas menjadi keluhan masyarakat. Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR telah melakukan koordinasi intensif dan asistensi desain teknis dengan BBPJN di Balikpapan untuk percepatan penanganan jalan pada tahun 2027 mendatang,” ucapnya.
Penanganan ruas jalan perkotaan dan batas wilayah tersebut diproyeksikan mulai berjalan pada 2027 melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears), dengan anggaran lebih dari Rp2 triliun.
Pekerjaan tersebut meliputi rekonstruksi Jalan Simpang Linggang Bigung–Simpang Raya–Sumber Sari–Sekolaq Darat–Sekolaq Muliaq–Mentiwan, ruas Barong Tongkok–Linggang Bigung, Linggang Bigung–Tering Seberang, hingga jalur poros Linggang Purworejo–Linggang Kelubaq–Linggang Muara Mujan menuju Simpang Mahakam Ulu.
(Adv)
