Festival Non-D Didorong Masuk Kalender Event Nasional, DPRD PPU Bidik Dampak Ekonomi Pariwisata

Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M. Noor.

Loading

Penajam – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M. Noor, mendorong pengembangan Festival Non-D agar dapat masuk dalam kalender event nasional. Menurutnya, agenda pariwisata yang diselenggarakan secara konsisten berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Syahrudin menilai pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap penyelenggaraan kegiatan pariwisata, olahraga, dan berbagai agenda publik yang dapat mendatangkan pengunjung dari luar daerah.

Ia menyebut sektor pariwisata dan olahraga memiliki peluang besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama melalui perputaran ekonomi pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perhotelan, serta jasa lainnya.

“Kalau ditanya kenapa konsentrasi saya ke pariwisata, olahraga, pelabuhan, karena itu potensi-potensi pihak meningkatkan PAD,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).

Ia mencontohkan kegiatan olahraga lari yang rutin diselenggarakan di Balikpapan. Menurutnya, kegiatan tersebut mampu menarik peserta sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi acara.

“Coba olahraga, Balikpapan bikin hampir tiap minggu itu bikin event lari. Kan ramai, UMKM-nya ramai, hotelnya,” katanya.

Syahrudin menilai PPU perlu memiliki agenda pariwisata yang dirancang secara serius dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan daerah tidak hanya menjadi acara seremonial tahunan, tetapi juga memiliki daya tarik bagi wisatawan.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak dapat sepenuhnya menyerahkan perkembangan pariwisata kepada masyarakat atau pelaku usaha tanpa dukungan kegiatan yang terencana.

“Mana ada pemerintah bikin kegiatan? Tidur saja terus. Mana bisa pariwisata maju kalau pemerintahnya tidur,” ujarnya dengan nada kritis.

Menurutnya, Festival Non-D perlu dipersiapkan dengan konsep yang lebih kuat, promosi yang luas, serta koordinasi dengan kementerian terkait agar berpeluang masuk kalender nasional.

Syahrudin berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat menjadikan agenda tersebut sebagai salah satu instrumen pengembangan ekonomi lokal.

Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan event harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata, bukan hanya meningkatkan jumlah kegiatan dalam kalender daerah.

(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *