Penajam – Penataan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yang direncanakan menjadi lokasi aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat sorotan Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M. Noor.
Syahrudin menilai penataan kawasan tersebut seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyediaan tempat berjualan. Pemerintah juga perlu memperhatikan unsur estetika, kenyamanan pengunjung, dan fungsi ruang publik agar kawasan tersebut dapat menjadi tempat berkumpul masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa konsep awal yang pernah disampaikannya adalah penempatan UMKM dengan pola temporer dan terbuka, bukan membangun deretan lapak permanen menyerupai pasar.
“Konsepnya itu sebenarnya temporer, sama dengan yang ada di Bandung, sama dengan yang ada di Yogyakarta pusat UMKM-nya,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, desain kawasan perlu dibuat lebih menarik sehingga masyarakat, terutama kalangan anak muda, tertarik untuk datang dan menghabiskan waktu di lokasi tersebut.
“Nilai estetikanya di kabupaten itu menjadi hilang. Ini kan dipakai, dibuat los-los kayak pasar begitu, permanen. Kan nilai estetikanya enggak ada,” katanya.
Syahrudin menilai konsep ruang terbuka harus mampu menciptakan suasana yang nyaman dan mendorong interaksi sosial masyarakat.
“Bentuknya itu dibagusin, enak suasananya terbangun, keakraban, karena terbuka. Open space,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bentuk lapak yang dinilai kurang memperhatikan keseragaman dan kenyamanan. Menurutnya, penataan UMKM tidak harus membuat seluruh lapak memiliki bentuk yang sama, tetapi perlu memiliki konsep desain yang menarik.
“Justru tidak ada nilai estetikanya kalau rata semua begitu. Kita berikan saja mereka berkreasi sendiri polanya seperti apa,” ujarnya.
Selain persoalan desain, Syahrudin menilai pemerintah daerah seharusnya ikut mempertimbangkan kemampuan finansial pedagang dalam menyediakan fasilitas usaha.
Ia mengusulkan agar pemerintah dapat membantu pembiayaan sebagian kebutuhan lapak melalui dukungan anggaran maupun skema pembiayaan perbankan.
Menurutnya, penataan kawasan UMKM harus mempertimbangkan dua kepentingan sekaligus, yakni keberlanjutan usaha pedagang dan kualitas ruang publik.
Ia berharap konsep penataan dapat dievaluasi sehingga kawasan tersebut benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi yang nyaman, menarik, dan memiliki identitas daerah.
(Adv)
