Sendawar – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kutai Barat menggandeng Bank Kaltimtara untuk menyediakan layanan transaksi keuangan daerah dalam satu lokasi. Layanan ini mencakup pembayaran pajak daerah hingga retribusi resmi sehingga masyarakat dapat menyelesaikan kewajiban administrasi tanpa harus mendatangi kantor berbeda.
Kehadiran layanan perbankan di dalam MPP diharapkan membuat pembayaran administrasi masyarakat lebih praktis sekaligus memastikan setiap transaksi tercatat secara transparan dan akuntabel. Integrasi layanan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memangkas tahapan pelayanan yang selama ini mengharuskan masyarakat berpindah tempat untuk menyelesaikan urusan administrasi.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, keterlibatan sektor perbankan merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarinstansi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
“Kerja sama yang melibatkan instansi vertikal, perbankan, dan perangkat daerah ini kita bangun agar koordinasi makin kuat. Saya berharap keberadaan MPP benar-benar memberi kemudahan dengan proses yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif, dan terjangkau,” ujar Frederick Edwin saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Gedung MPP, Kompleks Perkantoran Pemkab, Rabu (4/11/2026).
Kepala DPMPTSP Kutai Barat Philip Silitonga menjelaskan, keberadaan loket Bank Kaltimtara di gedung MPP memudahkan masyarakat menyelesaikan pembayaran retribusi perizinan maupun pajak daerah. Dengan demikian, warga dapat mengurus dokumen sekaligus menyelesaikan kewajiban pembayaran dalam satu kawasan pelayanan.
“Peran Bank Kaltimtara terutama dari sisi transaksi pengelolaan keuangan daerah. Warga yang mengurus PBG, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB, hingga retribusi parkir dari teman-teman perhubungan langsung bayar di loket Bank Kaltim di sini. Perannya betul-betul sangat membantu,” ungkap Philip.
Bank Kaltimtara saat ini telah beroperasi melayani masyarakat setiap hari kerja pukul 08.00 hingga 16.00 WITA. Selain itu, Pemkab Kubar juga membuka kesempatan bagi perbankan lain untuk bergabung di MPP. Salah satunya BRI yang masih menunggu rekomendasi dari kantor pusat.
Penambahan mitra perbankan diharapkan dapat memperluas pilihan layanan transaksi bagi masyarakat. Dengan semakin banyaknya instansi yang terintegrasi, MPP diharapkan menjadi pusat pelayanan administrasi yang memudahkan warga dalam mengakses berbagai kebutuhan layanan pemerintah daerah.
(Adv)
