Sendawar – Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) terus memperlihatkan hasil positif. Berdasarkan data evaluasi pembangunan daerah, tingkat kemiskinan tercatat turun 0,84 poin persentase, dari 9,56 persen pada 2024 menjadi 8,72 persen pada akhir 2025.
Menatap ke depan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mematok target penurunan angka kemiskinan hingga 5,03 persen pada 2030.
Sebagai bentuk intervensi langsung terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, Pemkab Kubar melalui Dinas Pertanian menyalurkan paket bantuan sarana produksi perkebunan kepada 172 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1.
Bantuan produktif tersebut mencakup 44.720 bibit kelapa sawit unggul bersertifikat, 20.780 kilogram pupuk, 1.032 liter herbisida atau racun rumput, serta 184 unit alat semprot.
Selain menyalurkan sarana produksi, pemerintah daerah juga memfasilitasi pembersihan dan penyiapan lahan siap tanam seluas 64 hektare. Lahan tersebut tersebar di lima kampung kantong prasejahtera, yakni Kampung Linggang Mapan, Long Iram Bayan, Kelian Luar, Balok Asa, dan Sakaq Tada.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menjelaskan, penyaluran bantuan pertanian dan perkebunan tersebut dirancang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, bukan sekadar bantuan konsumtif. Program ini disiapkan untuk menciptakan sumber pendapatan mandiri bagi keluarga penerima manfaat dalam jangka panjang.
“Fokus utama kita adalah pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang berdaya dan berkualitas. Capaian penurunan ini masih memerlukan upaya yang lebih intensif dan inovatif dari semua pihak agar target kemiskinan 5,03 persen di 2030 tercapai, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang kita dorong benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen masyarakat,” ujar Frederick Edwin saat menyampaikan pidato kinerja pembangunan daerah pada Sidang Paripurna Istimewa HUT ke-27 Kutai Barat di Gedung DPRD Kubar, Rabu (4/11/2026).
Targetkan Kemiskinan di Bawah 5 Persen dan Sinkronisasi Data Kemiskinan-Stunting 2029
Komitmen pengentasan kemiskinan tersebut dipertegas dalam dokumen RPJMD Kutai Barat 2025–2029. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun hingga di bawah 5 persen dan prevalensi stunting ditekan menjadi di bawah 20 persen pada 2029.
Sekretaris Bappeda Litbang Kutai Barat, Florensius Steven, mengatakan pencapaian sasaran pembangunan manusia tersebut sangat bergantung pada keakuratan basis data sosial di tingkat kampung. Dengan demikian, intervensi pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Untuk mengawal target tersebut, Bappeda Litbang bersama BPS Kutai Barat dan tim ahli Universitas Mulawarman menyinkronkan data makro BPS dengan data mikro DTKS serta P3KE.
Langkah ini dilakukan untuk memetakan sebaran 13,24 ribu jiwa penduduk miskin atau 8,72 persen dari total populasi 181 ribu jiwa. Mereka tercatat hidup di bawah garis kemiskinan sebesar Rp738.206 per kapita per bulan. Sinkronisasi juga dilakukan untuk melacak kasus gagal tumbuh anak di setiap kecamatan, di tengah angka stunting daerah yang masih berada di level 27,6 persen.
Integrasi data tersebut dipadukan dengan penguatan peran posyandu kampung guna mempercepat intervensi pemenuhan nutrisi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran.
Melalui pembukaan lahan, penyediaan sarana produksi pertanian bermutu, serta pendampingan penyuluh di lapangan, Pemkab Kubar berharap taraf hidup petani penerima manfaat dapat meningkat secara bertahap. Upaya ini sekaligus diarahkan untuk mempercepat penghapusan kantong kemiskinan ekstrem di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.
(Adv)
