Sendawar – Ketergantungan ekonomi Kabupaten Kutai Barat (Kubar) pada komoditas fosil kian menunjukkan kerentanannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kutai Barat pada Semester I 2026 tercatat sebesar 3,83 persen. Angka ini ditopang oleh aktivitas sektor pertanian, transportasi, perdagangan, akomodasi dan makan minum, serta jasa lainnya.
Sektor pertambangan yang memegang porsi dominan sebesar 40,77 persen dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tercatat melambat tajam dan hanya tumbuh 1,25 persen pada Triwulan II 2026. Pelemahan laju pertambangan batu bara ini dipicu oleh pengetatan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari pemerintah pusat.
Tantangan ekonomi makro kian bertambah seiring penurunan realisasi investasi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, serta tertundanya realisasi belanja pemerintah akibat penyesuaian anggaran imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Semester I 2026.
Selain itu, pendapatan fiskal daerah turut tertekan oleh penyusutan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Nilainya turun dari Rp2,95 triliun pada 2025 menjadi Rp2,22 triliun pada 2026, dan diproyeksikan kembali turun menjadi Rp2,11 triliun pada 2027.
Merespons kondisi tersebut, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan pentingnya percepatan diversifikasi ekonomi struktural dari sektor ekstraktif yang tidak terbarukan menuju industri manufaktur hijau bernilai tambah tinggi.
“Kita memiliki tantangan besar memperkuat perekonomian lokal dari berbasis sumber daya alam tak terbarukan menuju ekonomi hijau berkelanjutan melalui hilirisasi silika, oleokimia, komoditas perkebunan, dan ekowisata lestari,” tegas Frederick Edwin saat menyampaikan pidato kinerja pembangunan daerah di Gedung DPRD Kubar, Rabu (4/11/2026).
Pemerintah daerah mengarahkan fokus hilirisasi pada pemanfaatan tambang pasir silika sebagai bahan baku panel surya dan kaca teknologi tinggi, rantai pasok bioavtur, produk turunan sawit seperti oleopangan dan oleokimia, serta penguatan komoditas perkebunan rakyat, antara lain karet, kakao, dan kopi lokal.
Peralihan basis industri ini dirancang sejalan dengan penguatan empat komponen pengeluaran PDRB, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga perputaran uang sekaligus memperluas lapangan kerja.
Pertumbuhan ekonomi yang sehat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan menekan angka kemiskinan daerah. Angka kemiskinan Kutai Barat tercatat turun dari 9,56 persen pada 2024 menjadi 8,72 persen pada 2025, dengan target 5,03 persen pada 2030.
Sebagai penopang transisi ekonomi, Pemkab Kubar mengalokasikan anggaran sektor pertanian sebesar Rp214,78 miliar pada 2026.
Anggaran tersebut digunakan untuk membangun dan memelihara jalan usaha tani, memperluas cetak sawah, membangun mini ranch, merehabilitasi irigasi, serta mendistribusikan bibit unggul dan pupuk. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan produksi pangan dari 4,49 persen pada 2025 menjadi 5 persen pada 2026 dan 5,1 persen pada 2027.
Secara paralel, pemerintah kabupaten menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi keterampilan industri pengolahan.
Langkah tersebut disiapkan agar generasi muda di wilayah pedalaman hulu Mahakam memiliki keterampilan untuk masuk ke dalam rantai industri hilir silika dan oleokimia. Pemerintah daerah berharap upaya ini dapat membentuk struktur ekonomi dan fiskal yang lebih mandiri, tangguh, serta berkelanjutan setelah era batu bara.
(Adv)
