Penajam – Ketersediaan sumber air baku menjadi pekerjaan penting bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjelang ancaman kemarau panjang 2027. Salah satu langkah yang mulai disiapkan adalah memaksimalkan kawasan Embung Lawe-Lawe untuk menampung cadangan air.
Rencana tersebut menjadi bagian dari pembahasan antara DPRD, pemerintah daerah, PDAM, dan Pertamina. Pengembangan embung dipandang sebagai alternatif yang memungkinkan dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menyatakan pihaknya mendorong agar setiap alternatif penanganan dikaji berdasarkan efektivitas dan kecepatan pelaksanaannya.
“Mengingat beberapa pertimbangan, salah satunya waktu, kemudian juga dengan kebutuhan fiskal seperti sekarang, tentu kita mengharapkan adanya penanganan yang efektif dan efisien,” katanya, Selasa (10/11/2026).
Perwakilan pemerintah daerah menjelaskan bahwa Embung Lawe-Lawe selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai tempat penampungan air.
“Harapan kita, dengan memaksimalkan embung ini, kita punya satu cadangan air yang bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Ia menerangkan, salah satu pertimbangan pengembangan kawasan tersebut adalah besarnya kebutuhan biaya apabila menggunakan skema pembangunan bendung seperti rencana sebelumnya.
“Dengan keterbatasan biaya yang ada, ini salah satu hal yang akan kita coba maksimalkan,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur PDAM menyebut lokasi yang diusulkan untuk pengembangan embung mencapai sekitar 17 hektare dengan kedalaman empat meter.
“Kalau kami menganalisanya kurang lebih sekitar dua bulan,” jelasnya.
Menurut Direktur PDAM, pekerjaan saat ini ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU), sedangkan sejumlah kebutuhan operasional masih ditanggung PDAM.
“Yang mengerjakan full PU dari pemerintah, tapi biaya lain-lainnya, solar, dan sebagainya itu masih dikover dari PDAM,” ungkapnya.
Pengembangan Embung Lawe-Lawe diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan air baku PPU. Namun, keberhasilan rencana tersebut tetap membutuhkan dukungan anggaran, koordinasi lintas instansi, serta percepatan pekerjaan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sebelum kemarau berikutnya. (Adv)
