Metroikn, Penajam – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati, mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan status kepemilikan Bendungan Telaga sebelum mengalokasikan anggaran besar untuk pengembangannya.
Bendungan Telaga yang masih dimiliki Pertamina saat ini dimanfaatkan pemerintah daerah melalui mekanisme pinjam pakai. Menurut Sujiati, skema tersebut perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan persoalan ketika fasilitas itu dikembangkan menggunakan anggaran daerah.
Ia menilai, pembangunan maupun peningkatan kapasitas bendungan harus didahului kepastian hukum dan kejelasan pihak yang berhak mengelola aset tersebut.
“Kalau Bendungan Telaga itu intinya masih punya Pertamina, kita pinjam pakai. Kami menginginkan itu jangan pinjam pakai,” katanya, Selasa (10/11/2026).
Sujiati menyoroti risiko apabila pemerintah daerah telah mengeluarkan anggaran untuk pembangunan, sementara status kepemilikan bendungan masih berada di tangan pihak lain.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang kurang menguntungkan apabila suatu saat pemilik aset meminta kembali fasilitas yang selama ini dipinjamkan.
“Kalau kita sudah bangun, sudah keluarkan biaya banyak, terus diambil sama yang punya, kan? Nah, itu yang jangan sampai terjadi,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong agar penyelesaian status kepemilikan menjadi langkah awal sebelum pemerintah merancang pengembangan lebih lanjut.
“Kalau kita mau bangun, kita besarkan, kalau punya sendiri kan lebih aman. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan anggaran besar, tetapi kepastian asetnya belum jelas,” jelasnya.
Sujiati menegaskan, pihaknya menginginkan Bendungan Telaga dapat menjadi aset daerah sehingga pengelolaannya tidak terus bergantung pada mekanisme pinjam pakai dari Pertamina.
“Paling pertama solusinya bagaimana caranya Bendungan Telaga itu milik daerah, bukan kita pinjam pakai,” tegasnya.
Menurutnya, kepastian status aset akan memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan, menentukan kebutuhan anggaran, serta mengatur pengelolaan bendungan secara berkelanjutan.
Ia berharap pemerintah daerah memperjuangkan penyelesaian persoalan tersebut melalui komunikasi dengan Pertamina dan pihak-pihak terkait.
Bagi DPRD, kejelasan status aset menjadi hal penting agar setiap investasi pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat dan tidak berisiko menimbulkan persoalan kepemilikan di kemudian hari. (Adv)
