Kajian Tak Teranggarkan, Pemekaran Desa PPU Berpotensi Mundur hingga 2028

Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin.

Loading

Penajam – Persiapan pemekaran desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi risiko keterlambatan apabila kebutuhan kajian perubahan status wilayah tidak segera diakomodasi. Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, memperingatkan target tahapan pemekaran pada 2027 berpotensi bergeser hingga 2028.

Menurutnya, penyusunan kajian perubahan status kelurahan menjadi desa seharusnya dapat dilaksanakan pada akhir 2026 melalui anggaran perubahan. Dengan begitu, pemerintah memiliki waktu untuk menyiapkan tahapan berikutnya pada tahun anggaran 2027.

“Kalau perubahan anggaran kajian itu ada di perubahan, berarti bisa berjalan di bulan 11 sampai 12 ini. Kemudian persiapan anggaran kecamatan di desa-desa juga bisa dilakukan,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Namun, rencana tersebut belum memiliki kepastian setelah anggaran yang sebelumnya dibicarakan justru tidak tercantum.

Mahyudin mengatakan, keterlambatan kajian akan memengaruhi kesiapan administrasi dan pembiayaan yang dibutuhkan dalam proses pembentukan desa.

“Kalau itu tidak berjalan, berarti persiapan untuk 2027 juga terganggu. Ini yang menjadi persoalan, karena tahapan yang seharusnya sudah berjalan malah tertunda,” katanya.

Ia mengingatkan, mundurnya satu tahapan dapat membuat keseluruhan jadwal pemekaran ikut berubah.

“Kalau anggarannya tidak masuk, bisa mundur lagi. Bisa saja ke 2028. Artinya, masyarakat harus menunggu lebih lama lagi,” ungkapnya.

Mahyudin menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil keputusan agar proses pemekaran tidak kembali terhambat persoalan anggaran. Ia meminta kebutuhan kajian dan persiapan desa menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran.

“Jangan sampai kita sudah membuat perencanaan untuk 2027, tetapi karena kajiannya tidak selesai, akhirnya semua harus menunggu lagi,” tegasnya.

Ia berharap Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera memastikan ketersediaan anggaran serta menyampaikan tahapan yang dapat dikerjakan dalam waktu dekat.

“Kalau memang pemerintah serius, harus ada langkah nyata. Jangan hanya target yang disampaikan, tetapi kebutuhan untuk mencapai target itu juga harus dipenuhi,” tutupnya. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *