Penajam – Aspirasi masyarakat untuk membentuk desa baru di sejumlah wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum memperoleh kepastian. Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, menyoroti perubahan usulan pemekaran yang semula mengarah pada pembentukan desa, tetapi kemudian diarahkan menjadi kelurahan oleh pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, tim pemekaran sebelumnya telah menyampaikan usulan pembentukan desa di beberapa wilayah. Namun, dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, muncul usulan perubahan status menjadi kelurahan. Perbedaan arah tersebut kemudian menjadi persoalan dalam pembahasan di DPRD.
“Tim pemekaran desa itu mengusulkan menjadi desa seperti yang lain. Nah, oleh pemerintah diusulkan menjadi kelurahan. Itu yang kami tolak dalam pembahasan,” katanya, Senin (9/11/2026).
Sejumlah wilayah yang disebut dalam pembahasan antara lain Kayu Api, Saloloang, Telake, Tunan, Girimukti, Giripurwa, dan Tanjung Tengah. Selain tujuh wilayah tersebut, terdapat dua wilayah di Kecamatan Waru yang turut masuk dalam pembahasan pemekaran.
Mahyudin menuturkan, perubahan usulan menjadi kelurahan berdampak pada dokumen kajian yang harus disesuaikan kembali dengan aspirasi awal masyarakat. Karena itu, diperlukan penyusunan kajian baru untuk mendukung proses pembentukan desa.
“Karena kajiannya sudah berbentuk kelurahan, maka harus ada perubahan kajian. Kami sudah sepakat perubahan itu dianggarkan dalam anggaran perubahan,” jelasnya.
Namun, rencana tersebut kembali menghadapi kendala setelah anggaran penyusunan kajian yang sebelumnya dibicarakan tidak tercantum dalam alokasi terbaru.
“Ini yang menjadi masalah. Kami minta dikembalikan menjadi desa, tetapi kajian perubahannya tidak dimasukkan lagi anggarannya,” ungkapnya.
Menurut Mahyudin, pemerintah daerah perlu memperhatikan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui tim pemekaran. Kepastian arah kebijakan dan dukungan anggaran diperlukan agar proses pembentukan desa tidak semakin tertunda.
Ia berharap pemerintah segera menjelaskan langkah lanjutan yang akan ditempuh, sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai status wilayah yang mereka usulkan.
“Jangan sampai masyarakat sudah mengusulkan desa, tetapi prosesnya justru berubah-ubah dan tidak ada kepastian. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kelanjutannya,” tutupnya. (Adv)
