Penajam – Aspirasi Tim Sukses Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk memperoleh pengakuan melalui regulasi daerah belum menemukan bentuk final. DPRD PPU memilih berhati-hati karena usulan tersebut berkaitan dengan kedudukan organisasi, pengakuan sejarah, hingga kemungkinan pemberian fasilitas yang harus disesuaikan dengan ketentuan hukum.
Ketua DPRD PPU Raup Muin mengatakan, perjuangan Tim Sukses dalam proses pemekaran daerah merupakan bagian penting dari sejarah terbentuknya Kabupaten PPU. Namun, penghargaan terhadap perjuangan tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk membentuk peraturan daerah (Perda).
“Jangan sampai kita karena melihat perjuangannya, kegigihannya dari awal sehingga kabupaten ini terbentuk, tetapi di satu sisi kita memaksakan membuat sebuah aturan tapi tidak tersesuaikan dengan aturan di atasnya,” tegas Raup, Senin (9/11/2026).
Ia menyebut pembahasan bersama Tim Sukses belum menghasilkan keputusan mengenai bentuk regulasi yang tepat. DPRD masih harus memastikan apakah aspirasi tersebut dapat diakomodasi melalui Perda atau cukup menggunakan keputusan bupati.
“Persoalannya apakah di daerah lain ada seperti ini? Makanya kita hati-hati juga untuk menjadikan satu Perda,” ujarnya.
Raup menilai perlu ada kajian perbandingan untuk mengetahui bagaimana daerah lain memberikan pengakuan kepada kelompok masyarakat yang berperan dalam pembentukan wilayah.
Selain itu, kedudukan Tim Sukses juga harus diperjelas. Sebab, kelompok tersebut memiliki latar belakang perjuangan pemekaran yang tidak sepenuhnya sama dengan organisasi kemasyarakatan pada umumnya.
“Ini kan tim sukses ini kan sebuah lembaga atau organisasi yang sama dengan organisasi yang lain. Dia punya badan hukum, terus, tapi kan dia lebih kepada perjuangannya,” jelasnya.
Ia juga membuka kemungkinan pembahasan lebih luas bersama pemerintah daerah dan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang regulasi.
“Nanti kalau dianalisis, sebelum analisis hukum maupun nanti bagaimana sosial politiknya, nanti kan minta masukan dari berbagai pihak,” katanya.
Menurut Raup, keputusan yang tidak didukung dasar hukum justru berpotensi menimbulkan persoalan bagi pemerintah daerah maupun DPRD.
“Jangan sampai kita membuat aturan yang tidak ada irisannya dengan ketentuan undang-undang yang ada, sehingga menjadi bumerang buat kita nantinya,” ungkapnya.
Karena itu, DPRD belum ingin menjanjikan pembentukan Perda dalam waktu dekat. Pembahasan akan diarahkan terlebih dahulu pada pencarian formula yang tepat agar aspirasi Tim Sukses tetap mendapat ruang tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
(Adv)
