Penajam – Penerbitan peraturan bupati (Perbup) untuk pemekaran desa dan kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ditargetkan dapat terealisasi sebelum akhir 2026. DPRD PPU berharap regulasi tersebut segera diselesaikan agar tahapan pembentukan desa persiapan dapat dilanjutkan tahun depan.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, mengatakan pihaknya terus mendorong pemerintah daerah mempercepat proses penataan wilayah. Menurutnya, penerbitan Perbup menjadi salah satu tahapan penting dalam rencana pemekaran tersebut.
“Kita berharapnya sih di akhir tahun ini sudah muncul Perbupnya untuk pemekaran desa dan kecamatan,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Rahman mengungkapkan, persiapan pemekaran telah mencakup pembahasan terhadap 10 desa persiapan. Namun, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan pemerintah daerah.
“Iya, masih ada, masih banyak sebenarnya PR-PR-nya,” ungkapnya.
Ia berharap berbagai persoalan tersebut dapat segera dituntaskan sehingga tahapan pembentukan desa persiapan bisa berjalan pada 2027.
“Tapi kita berharap tahun ini sudah terbit Perbupnya, jadi untuk tahun depan sudah bisa ada desa persiapan,” jelasnya.
Menurut Rahman, percepatan pemekaran bukan sekadar pembentukan wilayah baru. Penataan tersebut juga berkaitan dengan upaya memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.
“Kalau kita selalu memberikan atensi ke pemerintah daerah untuk melakukan percepatan, ya kita akan selalu berupaya, karena itu tugasnya Komisi I,” katanya.
Di sisi lain, Rahman menyebut masyarakat cukup antusias terhadap rencana pemekaran desa. Ia memperkirakan penyelesaian batas wilayah saat ini telah mencapai sekitar 90 persen.
“Tapal batasnya juga mereka sudah kayaknya sudah 90 persen clear deh, kayak masalah tapal batas desa itu dan kelurahan,” ujarnya.
Rahman berharap perkembangan tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian tahapan yang masih tersisa.
Apabila ditemukan kendala, DPRD siap berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) maupun pemerintah daerah untuk mencari penyelesaian.
“Kalaupun ada masalah nanti kita tindak cepat lah, maksudnya komunikasi dengan Dinas DPMD, dengan pemerintah daerah kita ini,” tutupnya. (Adv)
