Penajam – Rencana pemerintah daerah memanfaatkan pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendukung penyelesaian persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur masih menyisakan sejumlah hal yang perlu diperjelas. DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengingatkan agar rencana tersebut tidak dijalankan sebelum mekanisme dan landasan hukumnya dipastikan.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengatakan informasi mengenai rencana pembiayaan itu masih sebatas pembahasan. Ia belum melihat adanya kepastian regulasi yang dapat menjadi dasar pelaksanaan skema tersebut.
“Yang rencana pinjam pakai SMI itu masih dalam pembahasan, masih bicara konon katanya, tapi secara regulasi belum ada yang bisa,” kata Raup, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan pembiayaan disusun melalui kajian yang memadai. Hal itu penting mengingat keputusan yang berkaitan dengan keuangan daerah harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Raup menegaskan, produk kebijakan pemerintah tidak boleh dibuat hanya untuk menjawab kebutuhan sesaat. Aspek hukum dan pengawasan harus menjadi pertimbangan utama agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Dalam setiap produk pemerintah, itu sudah dianalisis sedemikian rupa, dibuatkan regulasi agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran atau hal-hal lain yang tidak betul-betul untuk kepentingan masyarakat pasti direduksi,” ujarnya.
Ia menilai kepastian regulasi menjadi salah satu hal mendasar sebelum pemerintah menentukan pilihan pembiayaan. Sebab, setiap skema yang dipilih harus memiliki kejelasan mengenai tujuan, mekanisme penggunaan, serta pertanggungjawaban keuangannya.
Karena itu, DPRD tidak ingin memberikan penilaian secara tergesa-gesa terhadap rencana tersebut sebelum seluruh penjelasan tersedia.
Raup juga mengingatkan agar pemerintah memastikan kebijakan yang disusun benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat, bukan justru membuka peluang terjadinya penyimpangan.
Menurutnya, analisis yang matang akan membantu pemerintah meminimalkan risiko dalam pelaksanaan kebijakan keuangan daerah.
Dengan demikian, pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan pembiayaan SMI masih membutuhkan kejelasan lebih lanjut. DPRD berharap pemerintah dapat memastikan seluruh persyaratan regulasi terpenuhi sebelum mengambil keputusan terkait rencana tersebut. (Adv)
