Penajam – Penyelesaian persoalan batas wilayah Saloloang dan Pejala di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menunggu tindak lanjut pemerintah daerah. DPRD PPU mengaku telah menyelesaikan pembahasan, termasuk meninjau lokasi dan menyerahkan dokumen hasil kajian kepada pemerintah daerah.
Anggota Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, mengatakan pihak legislatif telah menerima dan menampung berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan batas wilayah tersebut.
Ia memastikan dokumen hasil pembahasan DPRD telah disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
“Kalau kita dari DPRD sudah tidak ada masalah. Semuanya sudah ditampung dan sudah kita berikan kajian hasil temuan di lapangan,” kata Jamaluddin, Senin (9/11/2026).
Ia merinci, dokumen yang disampaikan tidak hanya berasal dari hasil peninjauan lapangan, tetapi juga mencakup hasil rapat dengar pendapat (RDP) dan surat penolakan dari masyarakat.
“Sudah ada hasil RDP, hasil surat dari masyarakat, penolakan dan sebagainya. Jadi dari sisi DPRD, prosesnya sudah kita lakukan,” jelasnya.
Meski demikian, Jamaluddin mengaku belum mengetahui adanya keputusan resmi dari bupati terkait penyelesaian batas kedua wilayah tersebut.
“Belum sampai sekarang. Informasinya tinggal bupati,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan tindak lanjut persoalan tersebut. Namun, keputusan yang diambil perlu memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat di lapangan.
Jamaluddin mengatakan DPRD telah berupaya memperjuangkan kepentingan warga. Namun, ia tidak ingin upaya tersebut dinilai sebagai bentuk kepentingan pribadi.
“Saya sudah cukup berjuang untuk itu. Saya juga tidak mau dibilang punya kepentingan yang berlebihan, walaupun itu memang tanggung jawab moral saya karena itu kampung saya,” ungkapnya.
Ia menilai masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari keputusan mengenai batas administrasi kampung.
Karena itu, Jamaluddin berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan masyarakat mengetahui arah penyelesaiannya. (Adv)
