Sendawar – Di tengah perkembangan era digital, karya seni, produk kreatif, hingga pengetahuan tradisional memiliki nilai ekonomi yang semakin besar. Namun, tanpa perlindungan hukum, karya para kreator dan kekayaan budaya lokal berisiko ditiru, diklaim, atau dimanfaatkan pihak lain tanpa izin.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) mendorong masyarakat agar mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Upaya itu dilakukan melalui kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Ruang Rapat Bappelitbangda, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum atas karya dan potensi daerah.
Bupati Kutai Barat Frederik Edwin, dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Bappelitbangda, Florensius Steven, menyampaikan bahwa HKI merupakan bentuk pengakuan atas karya dan inovasi masyarakat. Perlindungan tersebut mencakup hak cipta, merek, paten, hingga desain industri yang dapat membuka peluang komersialisasi dan meningkatkan nilai ekonomi karya.
Bupati juga menyoroti anggapan bahwa pengurusan HKI rumit dan mahal. Padahal, pendaftaran dapat dilakukan secara daring dengan tarif khusus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Karena itu, ia meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kutai Barat mengubah pola pelayanan menjadi lebih proaktif dengan mendatangi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
“Jangan menunggu UMKM datang ke kantor, kita yang jemput bola. Datangi mereka di kampung-kampung, di pasar-pasar, di sentra-sentra kerajinan. Bantu mereka memotret produknya, bantu mereka mengisi formulirnya, bantu mereka mendaftarkannya. Jadikan pelayanan HKI ini bagian dari pelayanan publik kita yang cepat dan gratis pendampingannya,” ujarnya.
Bupati juga mendorong generasi muda Kutai Barat yang berkarya di bidang digital untuk melindungi hasil kreativitas mereka. Karya berupa lagu, konten digital, desain grafis, hingga aplikasi perlu didaftarkan sesuai jenis perlindungan kekayaan intelektualnya.
Perlindungan tersebut juga mencakup kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda, Yulian, mengungkapkan Kutai Barat memiliki banyak potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang belum tercatat secara resmi.
“Kreativitas masyarakat kita sangat luar biasa. Namun pemahaman tentang pentingnya perlindungan ini masih minim. Masih banyak produk UMKM, tarian adat, motif ukiran, karya sastra, hingga pengetahuan pengobatan tradisional kita yang berpotensi diklaim pihak luar karena belum memiliki pelindung hukum,” ungkap Yulian.
Untuk memastikan kegiatan tidak berhenti pada sosialisasi, Bappelitbangda turut menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kaltim. Kegiatan yang dihadiri pelaku usaha, tokoh adat, dan instansi teknis tersebut juga menjadi wadah inventarisasi awal potensi lokal yang dapat didaftarkan.
Ke depan, Pemkab Kutai Barat berencana memberikan subsidi biaya pendaftaran HKI bagi UMKM yang membutuhkan. Pemerintah daerah juga mendorong pendaftaran Indikasi Geografis untuk produk khas daerah.
Melalui pendampingan langsung hingga ke kampung-kampung, pemerintah daerah berharap karya kreatif dan kekayaan budaya masyarakat Kutai Barat memperoleh perlindungan hukum sekaligus memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi. (Adv)
