Penajam – Rencana pemanfaatan air void tambang untuk menjawab persoalan kebutuhan air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak cukup hanya mempertimbangkan ketersediaan volume air. Kualitas dan keamanan air harus dipastikan terlebih dahulu sebelum sumber tersebut dimanfaatkan dan didistribusikan kepada masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD PPU, Hariyono, meminta pemerintah melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium. Menurutnya, hasil pengujian diperlukan untuk mengetahui apakah air dari bekas lubang tambang tersebut memenuhi persyaratan kualitas air sesuai peruntukannya.
Ia mengingatkan, air yang berada di kawasan bekas tambang berpotensi memiliki karakteristik kimia berbeda dengan sumber air lainnya. Karena itu, pemeriksaan tidak boleh dilewatkan sebelum pemerintah memutuskan pemanfaatannya.
“Yang paling penting itu harus ada analisa. Jangan sampai airnya sudah dimanfaatkan, tetapi ternyata belum diketahui apakah memang layak atau tidak,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Hariyono menyebut tingkat keasaman serta kandungan mineral menjadi bagian yang perlu diperiksa. Ia juga menyinggung Fe atau besi dan timbal yang muncul dalam pembahasan mengenai kualitas air tersebut.
“Kalau Fe-nya tinggi, terus kandungannya juga tinggi, ya harus dianalisa kembali di laboratorium. Kita tidak bisa langsung mengatakan air itu aman,” tuturnya.
Baginya, hasil pengujian harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah, bukan sekadar formalitas untuk melengkapi rencana pemanfaatan void. Pemeriksaan diperlukan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diketahui sejak awal.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum menentukan penggunaan air tersebut secara luas. Tahap percobaan dapat menjadi bahan evaluasi berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas air.
“Kalau bisa dibuat sampel dulu, dibuat demplot dulu. Jangan langsung diberikan kepada masyarakat. Kita lihat dulu bagaimana hasilnya,” katanya.
Menurut Hariyono, kebijakan penyediaan air bersih memang harus segera menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, aspek keselamatan tidak boleh dikorbankan demi mengejar ketersediaan pasokan.
“Harus hati-hati. Kita ini berbicara tentang air yang nantinya digunakan masyarakat. Jadi kelayakannya harus benar-benar dipastikan,” pungkasnya. (Adv)
