Sendawar – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus membenahi tata kelola dan legalitas transportasi sungai. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) untuk Kecamatan Muara Pahu dan Long Iram di Ruang Koordinasi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Kamis (12/11/2026).
Rapat yang digelar secara hibrida ini menjadi bagian dari upaya daerah memperoleh kepastian legalitas operasional pelabuhan sesuai standar yang berlaku. Pertemuan dipimpin Kepala Bidang Prasarana Dishub Kubar, Hafiluddin Mardjuni, mewakili kepala dinas, didampingi Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana, Erwin Dani.
Sejumlah pemangku kepentingan lintas instansi turut hadir. Secara langsung, rapat diikuti jajaran internal Dishub Kubar, Bappelitbangda, UPTD Pelabuhan, dan BPN Kutai Barat. Sementara secara daring, bergabung perwakilan KSOP Kelas I Kaltim, Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Kaltim, Dishub Kaltim, para camat, petinggi kampung, hingga kepala dermaga dari kedua wilayah.
Dalam paparannya, Hafiluddin menjelaskan penyusunan dokumen RIP merupakan tindak lanjut setelah serah terima aset dermaga dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2023. Infrastruktur tersebut telah mulai dibangun sejak 2006.
“Saat ini, dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKr/DLKp) telah rampung disusun,” terang Hafiluddin.
Ia menambahkan, tahapan selanjutnya adalah melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
“Tahapan berikutnya adalah melengkapi kajian lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta rekomendasi kepala daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2023,” jelasnya.
Untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan, Dishub Kubar telah menyusun tahapan pengerjaan. Sepanjang 2026, fokus diarahkan pada penyelesaian kajian teknis dan kelengkapan administrasi. Memasuki 2027, pemerintah akan melanjutkan pemenuhan dokumen lingkungan hidup sebagai salah satu syarat penyelenggaraan pelabuhan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat, Rita Nursandy, mengatakan pihaknya melibatkan tenaga ahli dari kalangan akademisi dan konsultan independen dalam penyusunan kajian teknis.
“Dalam proses penyusunan kajian teknis ini, kami menggandeng tenaga ahli dari kalangan akademisi dan konsultan independen demi menjamin tingginya kualitas dokumen yang dihasilkan,” kata Rita.
Rita menilai sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten diperlukan untuk melengkapi seluruh persyaratan perizinan. Dengan demikian, Pelabuhan Muara Pahu dan Long Iram ditargetkan segera memperoleh status resmi dan tercatat di Kemenhub. (Adv)
