Penajam – Potensi ekonomi desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Salah satu persoalan yang disoroti Komisi I DPRD PPU adalah belum meratanya kepemilikan peraturan desa (Perdes) sebagai dasar hukum pengelolaan dan pemungutan pendapatan desa.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, mengungkapkan kondisi tersebut membuat sejumlah pemerintah desa kesulitan menarik pendapatan dari berbagai potensi ekonomi yang tersedia di wilayahnya.
“Kendala teman-teman desa itu kan mau narik PAD, karena Perdesnya nggak ada,” tegas Rahman, Senin (9/11/2026).
Ia menyayangkan belum meratanya pembentukan regulasi tersebut. Padahal, desa-desa di PPU memiliki peluang ekonomi yang beragam, mulai dari sektor pariwisata hingga pemanfaatan sumber daya alam.
“Sebagian besar desa itu belum. Makanya mereka kebingungan untuk menarik PAD-nya itu,” katanya.
Menurut Rahman, pemerintah desa perlu mengambil inisiatif dengan mengajukan pembentukan Perdes kepada pemerintah daerah maupun DPRD. Ia meminta persoalan tersebut tidak hanya menjadi pembahasan internal di tingkat desa, tetapi disampaikan secara resmi agar dapat dicarikan solusi.
“Kami berharap pemerintah desa itu secara kolektif kolegial bersurat ke pemerintah daerah boleh, ke DPRD juga boleh terkait pengusulan Perdes-Perdes di desa, untuk mengatur PAD mereka sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD siap membuka ruang pembahasan untuk mencari jalan keluar atas persoalan regulasi yang dihadapi pemerintah desa.
“Coba kita berharap pemerintah desa itu secara kolektif bersurat ke kami untuk mencari solusi bersama terkait aturan-aturan desa itu,” lanjutnya.
Rahman juga menyoroti sejumlah potensi pendapatan yang dinilai belum dioptimalkan. Di antaranya sektor pariwisata dan pertambangan galian C yang dapat menjadi sumber pemasukan desa, sepanjang pengelolaannya memiliki dasar hukum dan sesuai ketentuan.
“Yang jelas, yang menjadi atensi khusus itu PAD, pendapatan desanya. Itu perlu diatur karena desa-desa yang ada di PPU ini punya potensi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, berbagai objek lain yang berpeluang menghasilkan pendapatan juga perlu diidentifikasi dan diatur melalui regulasi yang sesuai.
“Baik pariwisatanya atau mungkin galian C-nya atau mungkin ada objek-objek lain yang bisa menghasilkan PAD untuk desa,” katanya.
DPRD berharap pemerintah desa segera menyampaikan usulan secara resmi agar pembentukan regulasi dapat dibahas bersama. Dengan begitu, potensi ekonomi yang dimiliki setiap desa diharapkan dapat dikelola secara tertib dan memberikan kontribusi terhadap kemandirian keuangan desa.
(Adv)
