Penajam – Ancaman kekeringan berkepanjangan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian DPRD. Anggota Komisi I DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menentukan program penanganan sebelum mempertimbangkan efektivitas, kebutuhan anggaran, dan waktu pengerjaan.
Menurutnya, persoalan air bersih yang saat ini dirasakan masyarakat menjadi peringatan bahwa pemerintah harus menyiapkan langkah antisipasi sejak dini. Apalagi, berdasarkan pemaparan PDAM, kemarau mendatang diperkirakan berlangsung lebih panjang.
“Masyarakat kita merasakan bahwa situasi yang terjadi saat ini itu betul-betul mengkhawatirkan,” ungkap Bijak, Selasa (10/11/2026).
Ia menilai, ancaman kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga delapan bulan membutuhkan perencanaan yang tidak sekadar berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam waktu cepat.
“Potensi kekeringan kemarau yang delapan bulan nanti itu bisa menjadi pasti lebih parah daripada hari sekarang,” katanya.
Bijak menegaskan, Fraksi Partai Demokrat menginginkan penanganan yang realistis di tengah keterbatasan fiskal daerah. Karena itu, seluruh opsi yang disampaikan PDAM dan organisasi perangkat daerah (OPD) harus dikaji secara menyeluruh.
“Kita mengharapkan adanya penanganan yang efektif dan efisien. Itu yang paling utama,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD belum bisa menentukan dukungan terhadap skema tertentu sebelum memperoleh gambaran teknis dan rincian kebutuhan pembiayaan.
“Harapan kita ke depan ini bisa dirancang baik, beserta nanti ada rincian anggarannya yang pasti sudah disusun oleh teman-teman,” jelasnya.
Setelah rancangan tersebut tersedia, DPRD akan membahas alternatif yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan.
“Di situlah nanti duduk bersama itu yang akan menentukan skema mana yang mau kita gunakan,” tambahnya.
Bijak berharap pembahasan lintas instansi menghasilkan keputusan yang tidak hanya tepat dari sisi anggaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan air bersih. (Adv)
