Penajam – Pengelolaan jaringan gas (jargas) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi perhatian legislatif. Wakil Ketua II DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf, meminta pihak pengelola memastikan pendataan pemakaian pelanggan dilakukan secara akurat dan rutin setiap bulan.
Perhatian tersebut terutama berkaitan dengan pencatatan penggunaan gas yang menjadi dasar perhitungan kewajiban pembayaran masyarakat. Ia menilai, data yang akurat akan membantu menciptakan pelayanan lebih tertib sekaligus mencegah munculnya keluhan pelanggan.
“Ya, terkait pertama kalau masalah Jargas, saya selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan perhatian khusus,” kata Andi, Selasa (10/11/2026).
Ia mengingatkan bahwa pengelola memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap angka pemakaian yang dicatat benar-benar menggambarkan kondisi pelanggan. Jangan sampai masyarakat menghadapi persoalan pembayaran akibat pendataan yang tidak sesuai.
“Kalau bisa daripada pengelola Jargas itu betul-betul bagaimana mendata yang sebenar-benarnya,” ucapnya.
Andi juga menyoroti pentingnya konsistensi pencatatan. Menurutnya, penggunaan gas masyarakat perlu diperiksa dan didata secara berkala agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara pemakaian dan tagihan.
“Jadi yang paling utama itu bagaimana betul-betul mendata setiap bulannya sesuai dengan pemakaian daripada masyarakat itu,” jelasnya.
Ia berharap pengelola benar-benar memperhatikan mekanisme tersebut karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap layanan jargas.
“Sehingga pada saat masyarakat punya kewajiban untuk membayar, tidak ada komplain daripada masyarakat itu,” lanjutnya.
Andi menegaskan, masyarakat tentu ingin mengetahui bahwa pembayaran yang dilakukan merupakan kewajiban yang sesuai dengan penggunaan gas di rumah masing-masing.
“Sehingga masyarakat itu merasa, ‘Oh ya, betul-betul sesuai dengan pemakaian saya dan kewajiban saya untuk membayar daripada Jargas tersebut’,” pungkasnya.
DPRD PPU berharap pengelola memperhatikan kualitas pendataan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Keakuratan informasi pemakaian menjadi hal penting agar sistem pembayaran berjalan berdasarkan penggunaan yang sebenarnya. (Adv)
