Penajam – Antusiasme masyarakat terhadap rencana pemekaran desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) disebut cukup tinggi. Namun, penyelesaian administrasi wilayah dan penerbitan regulasi masih menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan pemerintah daerah sebelum proses pemekaran dapat dilanjutkan.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, mengatakan perkembangan penyelesaian tapal batas desa dan kelurahan sejauh ini menunjukkan hasil positif. Ia memperkirakan sebagian besar persoalan batas wilayah telah menemukan kesepahaman.
“Kalau dari masyarakat sih antusias dengan pemekaran desa ya, tapal batasnya juga mereka sudah kayaknya sudah 90 persen clear deh kayak masalah tapal batas desa itu dan kelurahan,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, persoalan tidak berhenti pada kesepakatan batas wilayah. Dalam pembahasan tersebut, kebutuhan anggaran untuk pembuatan peta turut disinggung sebagai salah satu kendala yang masih harus diselesaikan.
Peta wilayah diperlukan untuk memperjelas batas administratif yang telah disepakati. Tanpa penyelesaian dokumen tersebut, tahapan administrasi pemekaran masih berpotensi menghadapi hambatan.
Rahman menyebutkan, salah satu wilayah yang dibahas terkait perkembangan batas wilayah adalah kawasan Tanjung Batasan atau Sesumpu.
“Oh iya, kalau luang Pejalan itu. Daerah Tanjung Batasan itu. Itu kan tapal batasnya sudah clear juga mereka ya?” katanya.
Ia berharap tidak ada lagi persoalan yang dapat menghambat proses penataan wilayah. Namun, apabila masih muncul permasalahan, koordinasi dengan instansi terkait harus segera dilakukan.
“Insyaallah nggak ada. Kalaupun ada masalah nanti kita tindak cepat lah, maksudnya komunikasi dengan Dinas DPMD, dengan pemerintah daerah kita ini,” tegasnya.
Selain kebutuhan pemetaan, penerbitan peraturan bupati (Perbup) juga menjadi tahapan yang terus didorong DPRD. Rahman berharap regulasi pemekaran desa dan kecamatan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini.
“Kita berharapnya sih di akhir tahun ini sudah muncul Perbupnya untuk pemekaran desa dan kecamatan,” ujarnya.
Menurutnya, percepatan penyelesaian administrasi dan regulasi diperlukan agar rencana pemekaran tidak terus berada dalam tahap persiapan.
Pemerintah daerah diharapkan segera menuntaskan pekerjaan yang masih tersisa sehingga antusiasme masyarakat terhadap pemekaran dapat diikuti dengan kepastian proses pemerintahan.
(Adv)
