Penajam – Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi sorotan. Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah pariwisata. Namun, peluang tersebut dinilai belum diikuti pengelolaan yang maksimal oleh pemerintah daerah.
Anggota Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, menyampaikan kritik terhadap kondisi tersebut. Ia menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam memanfaatkan potensi wisata yang tersedia sebagai sumber pendapatan.
“Pemerintah daerah tidak butuh PAD. Buktinya tidak dikelola,” kata Jamaluddin, Senin (9/11/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena PAD merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung kemampuan keuangan daerah. Ketika potensi yang tersedia tidak dikelola, peluang untuk menambah pemasukan daerah juga berisiko terlewatkan.
Jamaluddin secara khusus menyoroti sektor pariwisata yang menurutnya memiliki peluang untuk dikembangkan. Ia mempertanyakan mengapa potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan pendapatan.
“Peluang untuk mendapatkan PAD dari wisata itu tidak terkelola dengan baik,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki perhatian lebih besar terhadap upaya menggali sumber pendapatan di luar transfer pemerintah pusat. Salah satu caranya adalah memastikan sektor yang memiliki potensi ekonomi tidak dibiarkan tanpa pengelolaan yang terarah.
Pengembangan pariwisata juga membutuhkan perencanaan, pemeliharaan fasilitas, promosi, serta sistem pengelolaan yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Selain berpotensi meningkatkan pendapatan, sektor tersebut juga dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat. Pelaku UMKM, penyedia jasa, hingga sektor transportasi dapat memperoleh manfaat apabila aktivitas wisata berkembang.
Karena itu, kritik Jamaluddin tidak hanya berkaitan dengan persoalan pendapatan, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah daerah membaca dan memanfaatkan peluang ekonomi yang dimiliki PPU.
Pemerintah daerah diharapkan mengevaluasi pengelolaan destinasi wisata yang ada. Langkah tersebut diperlukan agar potensi yang selama ini belum tergarap dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
Dengan pengelolaan yang lebih terarah, pariwisata diharapkan tidak hanya menjadi aset daerah, tetapi juga dapat menjadi salah satu sumber penguatan PAD PPU.
(Adv)
