Banjarbaru – Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Selatan tak hanya membutuhkan kesiapan teknis. Proses di lapangan juga perlu dikawal sejak awal agar berbagai potensi kendala, termasuk persoalan hukum, tidak menghambat penyelesaian proyek.
Hal itu menjadi salah satu fokus dalam audiensi PT PLN (Persero) bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Sukarman Sumarinton di Kantor Kejati Kalsel, Banjarbaru, Rabu (26/8/2026).
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi langkah melanjutkan koordinasi yang selama ini telah terjalin antara PLN dan Kejati Kalsel, di tengah pergantian kepemimpinan di tubuh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Sukarman resmi menjabat sebagai Kajati Kalsel setelah dilantik Jaksa Agung Republik Indonesia pada 11 Agustus 2026, menggantikan Tiyas Widiarto.
Audiensi dihadiri jajaran Kejati Kalsel bersama tiga unit utama PLN, yakni PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT), PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng), serta PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan (UIP3B Kalimantan).
Kehadiran tiga unit tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan kelistrikan tidak berhenti pada pembangunan fisik. Infrastruktur pembangkit maupun jaringan harus terhubung dengan sistem transmisi dan distribusi sebelum akhirnya manfaatnya dirasakan masyarakat dan pelanggan.
General Manager PLN UIP KLT Dewanto mengatakan kesinambungan koordinasi dengan Kejati penting untuk memastikan proses pembangunan berjalan lebih terarah.
“Sinergi yang sudah terbangun tentu akan terus kami lanjutkan. Dengan adanya kepemimpinan baru di Kejati Kalsel, kami berharap komunikasi dan koordinasi yang selama ini berjalan dapat semakin kuat,” ujar Dewanto.
Menurutnya, pengawalan sejak awal dibutuhkan untuk mengantisipasi berbagai potensi persoalan yang dapat muncul selama pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berlangsung.
“Bagi kami, koordinasi sejak awal penting agar setiap proses pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan potensi kendala di lapangan dapat diantisipasi dengan baik,” tambah Dewanto.
Kebutuhan tersebut menjadi penting mengingat pembangunan jaringan dan infrastruktur ketenagalistrikan melibatkan banyak aspek, mulai dari proses pembangunan, perizinan, pengadaan maupun penggunaan lahan hingga integrasi dengan sistem penyaluran listrik.
Dengan koordinasi lintas lembaga, persoalan yang berpotensi menghambat pekerjaan di lapangan dapat lebih cepat diidentifikasi dan ditangani sesuai ketentuan.
Dari sisi Kejati Kalsel, dukungan terhadap pembangunan kelistrikan juga diarahkan agar berbagai proyek PLN dapat diselesaikan sesuai target dan segera memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Hubungan kerja sama antara Kejaksaan dengan PLN sudah terjalin lama. Kami siap mendukung proses pembangunan yang dilaksanakan oleh PLN agar dapat selesai tepat waktu dan segera dapat menunjang aktivitas masyarakat,” ujar Sukarman.
Koordinasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian persoalan ketika proyek sudah berjalan. PLN melihat komunikasi dengan aparat penegak hukum sebagai bagian dari langkah mitigasi agar potensi kendala dapat diketahui lebih dini.
Terlebih, keberhasilan pembangunan kelistrikan tidak hanya diukur dari berdirinya infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan jaringan tersebut mendukung sistem penyaluran listrik secara menyeluruh.
Mulai dari pembangunan infrastruktur oleh PLN UIP KLT, penyaluran tenaga listrik melalui jaringan transmisi oleh UIP3B Kalimantan, hingga distribusi kepada pelanggan oleh UID Kalselteng, seluruh mata rantai tersebut harus berjalan beriringan.
Karena itu, penguatan komunikasi PLN dan Kejati Kalsel diarahkan untuk menjaga agar pembangunan dan pengembangan sistem kelistrikan tidak terhambat oleh persoalan yang sebenarnya dapat dimitigasi sejak awal.
Bagi PLN, kesinambungan sinergi ini menjadi bagian dari upaya menjaga pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Selatan tetap berjalan efektif dan sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, infrastruktur yang selesai tepat waktu bukan hanya soal pencapaian proyek, tetapi berkaitan langsung dengan kesiapan pasokan listrik untuk masyarakat, pelanggan, dan aktivitas ekonomi di Kalimantan Selatan.
