![]()
Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diminta menyiapkan data kebutuhan masyarakat sebagai bahan mengusulkan program pembangunan kepada pemerintah pusat. Langkah ini dinilai penting agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengatakan setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan berbeda. Karena itu, pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan di berbagai sektor, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Menurutnya, data tersebut dapat menjadi bahan untuk memperjuangkan program pembangunan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk melalui DPRD RI.
“Kami juga sering diminta memberikan masukan mengenai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Makanya, kami meminta data dari pemerintah daerah, baik bidang kesehatan, pendidikan maupun sektor lainnya,” ujar Raup, Rabu (11/11/2026).
Ia menyebut sejumlah program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan di PPU. Program tersebut mencakup pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), rehabilitasi sekolah, Sekolah Rakyat, hingga pembangunan sekolah integrasi.
Dukungan lainnya meliputi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bantuan pompa air, bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu, serta pembangunan Jembatan Merah Putih.
Di sektor kesehatan, Raup menyebut bantuan pemerintah pusat untuk rumah sakit di PPU mencapai hampir Rp20 miliar.
Ia menilai berbagai program tersebut perlu diketahui masyarakat agar mereka memahami bentuk bantuan yang telah diterima daerah.
“Program pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo, cukup banyak diberikan kepada daerah. Kita juga harus menyampaikan kepada masyarakat apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk daerah. Ada Kampung Nelayan, Koperasi Merah Putih, MBG, rehabilitasi sekolah, Sekolah Rakyat dan program lainnya,” katanya.
Raup berharap masyarakat turut mendukung pelaksanaan program tersebut. Namun, ia juga meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan program yang sudah berjalan, melainkan terus menyusun kebutuhan lain yang masih harus diperjuangkan.
“Semoga koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus berjalan sehingga berbagai kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi melalui program pembangunan infrastruktur ke depannya,” ujarnya.
(Adv)












