Mahyudin Nilai Rp100 Juta Cukup untuk Kajian Pemekaran Desa, Anggaran Rp250 Juta Belum Jelas

Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin.

Loading

Penajam – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Mahyudin, menilai penyusunan kajian perubahan status kelurahan menjadi desa dapat dilakukan dengan anggaran yang lebih efisien. Ia menyebut kebutuhan sekitar Rp100 juta cukup apabila didukung tenaga ahli dengan kualifikasi yang sesuai.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul belum jelasnya anggaran kajian yang sebelumnya dibahas bersama pemerintah daerah. Dalam pembahasan terdahulu, kebutuhan dana untuk penyusunan kajian tersebut mencapai Rp250 juta.

“Anggaran itu diajukan Rp250 juta. Saya pikir kalau Rp100 juta sebenarnya sudah cukup. Satu tenaga S2, dua S1 sudah cukup,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Mahyudin menjelaskan, kajian baru diperlukan karena terdapat perubahan usulan pembentukan wilayah. Sebelumnya, dokumen kajian telah disusun dengan dasar pembentukan kelurahan, sedangkan DPRD mendorong agar aspirasi masyarakat dikembalikan pada usulan pembentukan desa.

Karena itu, diperlukan penyesuaian dokumen akademis sebagai dasar untuk melanjutkan proses administrasi pemekaran.

Ia menyebut perguruan tinggi telah dibahas sebagai pihak yang akan membantu penyusunan kajian tersebut. Universitas Brawijaya sempat menjadi bagian dari pembahasan sebelumnya, sedangkan untuk penyesuaian kajian dibicarakan pelibatan Universitas Gunadarma.

“Karena ini mendesak dan waktunya mepet, kemarin kita sepakati Gunadarma. Sebelumnya Brawijaya,” jelasnya.

Namun, Mahyudin menyayangkan anggaran yang telah dibicarakan justru tidak tercantum dalam anggaran perubahan.

“Sudah saya sampaikan ke BK, akhirnya disetujui. Nah, kemudian hari kok anggarannya malah hilang. Ini yang saya pertanyakan,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya memperhatikan besaran anggaran, tetapi juga memastikan kajian dapat segera dilaksanakan dengan dukungan tenaga ahli yang memadai.

“Kalau memang bisa dilakukan dengan anggaran yang lebih efisien, kenapa tidak? Yang penting kajiannya berjalan dan kebutuhan administrasi pemekaran bisa diselesaikan,” pungkasnya. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *