![]()
Penajam – Perkembangan administrasi desa persiapan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian Komisi I DPRD. Anggota Komisi I, Mahyudin, mengaku belum memperoleh informasi terbaru mengenai tahapan pemekaran yang sedang diproses, termasuk dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian di tingkat hukum.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyampaikan perkembangan secara terbuka agar DPRD dapat mengetahui sejauh mana proses pemekaran telah berjalan.
“Yang berjalan sekarang ini, desa yang dimekarkan dari desa menjadi desa, sampai saat ini juga tidak tahu kita seberapa jauh. Apakah di Biro Hukum atau di Kanwil? Sampai sekarang belum ada informasi lanjut,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Mahyudin menilai, ketidakjelasan informasi tersebut membuat DPRD kesulitan mengukur pencapaian tahapan yang sebelumnya telah direncanakan.
Padahal, penyusunan peta jalan (road map) dan lini masa (timeline) pemekaran telah menjadi bagian dari pembahasan agar proses tersebut dapat diselesaikan secara terarah.
“Yang tadi kita susun road map-nya bagaimana, timeline-nya bagaimana. Perkiraan kami ini sudah selesai pemekaran desa,” katanya.
Ia meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta instansi terkait di bidang hukum memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan kendala yang masih dihadapi.
“Teman-teman media juga bisa konfirmasi kembali ke DPMD, hukum, dengan BK terkait pemekaran itu,” ungkapnya.
Mahyudin juga menyoroti persoalan anggaran kajian perubahan status kelurahan menjadi desa yang sebelumnya dibahas, tetapi belakangan tidak ditemukan dalam anggaran perubahan.
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar persoalan tersebut tidak terus berkembang tanpa kejelasan penyelesaian.
“Ini yang kami pertanyakan. Jangan sampai perencanaannya sudah ada, tetapi pelaksanaannya tidak jelas. Pemerintah harus menjelaskan sudah sampai di mana dan apa yang menjadi kendala,” tegasnya.
Ia berharap koordinasi antara DPRD dan organisasi perangkat daerah dapat diperkuat sehingga seluruh proses pemekaran memiliki kepastian administratif maupun anggaran.
“Harapan kami, semua tahapan bisa berjalan. Kalau ada masalah, segera disampaikan supaya bisa dicari jalan keluarnya dan masyarakat tidak terus menunggu,” tutupnya. (Adv)












