![]()
Penajam – Penataan batas wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh. Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, mengingatkan bahwa persoalan batas antara dua wilayah dapat berdampak pada wilayah lain yang memiliki garis perbatasan saling terhubung.
Salah satu contoh yang disorot adalah persoalan batas antara Nipa-Nipa dan Lawe-Lawe. Mahyudin menyebut, perubahan pada batas kedua wilayah tersebut berpotensi berkaitan dengan penataan batas wilayah Nenang.
“Nipa-Nipa ketika ada konflik dengan Lawe-Lawe, batasnya bersinggungan dengan Lawe-Lawe. Lawe-Lawe juga bersinggungan dengan wilayah lainnya, termasuk Nenang,” jelasnya, Senin (9/11/2026).
Ia menggambarkan hubungan batas wilayah tersebut seperti susunan puzzle. Setiap bagian memiliki keterkaitan sehingga perubahan pada satu titik dapat memengaruhi bagian lainnya.
“Batas ini seperti puzzle. Ketika ada permasalahan satu yang beririsan, dia akan merubah yang lain. Kalau satu berubah, wilayah yang mau dimekarkan juga bisa ikut berubah,” katanya.
Mahyudin mengakui persoalan batas tersebut masih menimbulkan gejolak di lapangan. Namun, ia meminta seluruh pihak tidak menjadikan konflik batas sebagai alasan untuk menghentikan proses administrasi pemekaran secara keseluruhan.
“Kalau gejolak masih ada, iya, masih ada. Tetapi sambil berjalan juga dibahas. Sama-sama jalan saja seperti yang sudah kita sepakati,” ungkapnya.
Menurutnya, kesepakatan yang telah dibuat antardesa dan kelurahan tetap perlu dihormati. Apabila ditemukan bagian yang harus disesuaikan, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pembahasan bersama.
“Ketika mereka menandatangani, artinya sudah sepakat. Kalau ada yang perlu diperbaiki, bisa disepakati ulang. Bukan berarti seluruh proses harus dibatalkan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat mempercepat penegasan batas wilayah. Dengan demikian, persoalan yang saling berkaitan tersebut tidak terus menjadi hambatan bagi rencana pemekaran desa di PPU. (Adv)












