Penajam – Lamanya proses pemekaran desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian Komisi I DPRD. Anggota Komisi I, Mahyudin, menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar program yang telah dibahas sejak periode sebelumnya tidak kembali mengalami penundaan.
Mahyudin menyebut, persoalan pemekaran desa bukan hal baru. Proses tersebut telah berjalan selama beberapa tahun, tetapi belum mencapai penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.
“Ini kan menjadi pekerjaan rumah juga di Komisi I. Sebelum-sebelumnya pada periode sebelumnya sudah berapa tahun berjalan, tetapi tidak selesai pemekaran desa itu,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan, setelah berlanjut ke periode DPRD saat ini, proses tersebut telah memasuki tahun ketiga. Namun, masih ada persoalan yang belum memperoleh kepastian, terutama terkait kajian dan tahapan administrasi.
“Lanjut ke kita ini masuk tahun ketiga juga belum selesai. Nah, ini kami juga mempertanyakan keseriusan pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, penyusunan peta jalan (road map) dan linimasa (timeline) seharusnya menjadi dasar untuk mengukur perkembangan pemekaran. Dengan demikian, setiap instansi memiliki tanggung jawab terhadap tahapan yang harus diselesaikan.
“Yang tadi kita susun road map-nya bagaimana, timeline-nya bagaimana. Perkiraan kami ini sudah selesai pemekaran desa,” katanya.
Namun, belum tersedianya anggaran untuk kajian perubahan status kelurahan menjadi desa membuat target tersebut kembali dipertanyakan.
Mahyudin menilai pemerintah perlu menjelaskan kendala yang menyebabkan proses pemekaran belum berjalan sesuai rencana. Ia juga meminta agar koordinasi antarlembaga tidak berhenti pada pembahasan.
“Kalau memang ada kendala, sampaikan. Tetapi harus ada tindak lanjut. Jangan sampai setiap tahun kita membahas pemekaran, tetapi hasilnya tidak ada kepastian,” ujarnya.
Ia berharap evaluasi tersebut dapat menghasilkan langkah konkret sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai nasib usulan pemekaran yang telah disampaikan.
“Yang kami inginkan sederhana, prosesnya jelas, jadwalnya jelas, dan pemerintah benar-benar menjalankan apa yang sudah disepakati,” pungkasnya. (Adv)
