Kepiting dan Udang PPU Banyak Dibawa ke Balikpapan, Ishaq Pertanyakan Kontribusinya bagi PAD

Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq.

Loading

Penajam – Perdagangan kepiting dan udang dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang banyak dibawa ke luar daerah, terutama Balikpapan, menjadi perhatian Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq. Ia mempertanyakan sejauh mana aktivitas perdagangan komoditas perikanan tersebut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Ishaq, pemerintah daerah perlu memiliki data yang jelas mengenai volume kepiting dan udang yang diperdagangkan. Tanpa pendataan dan pengawasan distribusi, potensi ekonomi dari sektor perikanan sulit dihitung secara akurat.

“Kita punya potensi kepiting pedaging dan petelur, itu kan semua dibawa ke Balikpapan. Tapi pernah tahu enggak kita ini berapa yang kita dapatkan daerah untuk PAD kita?” ujarnya.

Ia menilai, aktivitas perdagangan hasil perikanan selama ini belum sepenuhnya terpantau pemerintah. Transaksi antarpedagang yang berlangsung di luar sistem pengawasan daerah membuat jumlah komoditas yang keluar dari PPU sulit diketahui.

“Enggak ada, karena kita enggak bisa kontrol. Larinya keluar semua berarti,” tegasnya.

Ishaq menilai, pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki kondisi tersebut. Fasilitas ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat transaksi hasil tangkapan nelayan, tetapi juga pusat pendataan dan pengawasan arus perdagangan komoditas perikanan.

Melalui sistem yang lebih terpusat, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui jumlah komoditas yang masuk maupun keluar dari wilayah PPU. Pengawasan tersebut juga diperlukan untuk mengendalikan perdagangan ikan dari luar daerah, termasuk komoditas yang masuk dari Kalimantan Selatan dan Balikpapan.

Menurut Ishaq, gagasan pembangunan TPI sejak awal tidak hanya ditujukan untuk membantu nelayan memasarkan hasil tangkapan. Keberadaannya juga diharapkan memperkuat pengawasan pemerintah terhadap aktivitas perdagangan perikanan.

“Harapannya ada kepastian harga, kemudian kita mengontrol harga ikan di pasar,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah mulai membenahi pendataan dan pengawasan sektor perikanan. Dengan begitu, potensi perdagangan kepiting, udang, dan komoditas lainnya dapat terukur serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi PPU. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *