Penajam – Kenaikan harga komoditas pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membawa dua sisi kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan pemerintah. Petani berpeluang menikmati keuntungan lebih besar, sementara masyarakat sebagai konsumen berpotensi menghadapi peningkatan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU, Sujiati, menilai bantuan langsung tunai (BLT) dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan tersebut. Ia berharap bantuan dari pemerintah pusat dan daerah benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan.
Sujiati mengatakan kenaikan harga hasil pertanian tidak selalu harus dipandang negatif. Sebab, petani juga membutuhkan harga jual yang layak setelah menghadapi proses produksi dan risiko gagal panen.
“Tadi malam saya sempat ngumpul dengan teman-teman petani. Jagung saja harga sampai tembus Rp750 sampai Rp800 ribu per karung. Kapan sih petani mau sejahtera kalau tidak seperti itu?” katanya, Selasa (10/11/2026).
Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya melihat keuntungan yang diterima petani. Kemampuan masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok juga harus menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan.
“Kalau memang dari hasil pertanian harganya naik, kita juga harus melihat masyarakat. Pemerintah harus memperhitungkan bagaimana meringankan beban pengeluaran mereka,” ujarnya.
Sujiati menyebut salah satu upaya yang telah berjalan adalah pemberian BLT melalui anggaran pemerintah pusat dan daerah. Ia menyampaikan bahwa APBD PPU juga mengucurkan bantuan langsung tunai untuk membantu masyarakat.
“Selain dari BLT APBN, APBD juga mengucurkan BLT. Tahun ini juga sudah hampir terealisasi, tinggal nanti Desember direalisasi yang termin kedua,” ungkapnya.
Bagi Sujiati, keberadaan bantuan tersebut penting untuk mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga. Terlebih, kondisi kemarau yang berdampak pada hasil panen dapat memengaruhi ketersediaan sejumlah komoditas dan perkembangan harga di pasar.
“Dengan kemarau ini panen juga agak kurang, makanya harga mahal. Jadi solusinya pemerintah sudah memberikan bantuan BLT untuk meringankan pengeluaran masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap bantuan yang disalurkan pemerintah dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan penerima. Dengan begitu, kebijakan peningkatan kesejahteraan petani dan perlindungan daya beli masyarakat dapat berjalan secara bersamaan.
Menurutnya, pemerintah perlu menjaga dua kepentingan tersebut agar kenaikan harga di tingkat produsen tidak semakin membebani masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. (Adv)
