Penajam – Kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan Komisi I DPRD. Selain banyak usaha yang mangkrak, sejumlah pengurus BUMDes juga disebut tersandung masalah hukum.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, mengungkapkan bahwa pengelolaan BUMDes di sejumlah wilayah belum berjalan sesuai harapan.
“Kalau BUMDes ini kan kebanyakan mangkrak ya, proyek mangkrak. Dalam artian banyak malah pejabat-pejabat atau pengurus BUMDes itu yang tersandung masalah hukum,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Menurut Rahman, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab, BUMDes dibentuk untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi instrumen pengembangan potensi desa.
Ia meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Evaluasi dan pengawasan, menurutnya, perlu melibatkan berbagai pihak, terutama pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan pengelolaan BUMDes.
“Coba ini kita benahi dengan pemerintah desa, mungkin bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah atau DPRD untuk sama-sama melakukan pengawasan terkait BUMDes itu,” tegasnya.
Rahman menilai kolaborasi diperlukan agar pengawasan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga melihat langsung pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes.
Selain pengawasan, DPRD juga mendorong pembentukan regulasi di tingkat desa untuk memperjelas pengaturan kelembagaan dan kegiatan usaha BUMDes.
“PADes juga boleh, regulasi ya mungkin BUMDes juga boleh,” kata Rahman.
Ia menyebutkan, masih banyak desa yang belum memiliki peraturan desa (Perdes) sebagai landasan untuk mengatur berbagai kepentingan pengelolaan desa, termasuk pendapatan asli desa (PADes).
“Sebagian besar desa itu belum. Makanya mereka kebingungan untuk menarik PAD-nya itu,” ungkapnya.
Rahman berharap pemerintah desa segera membangun komunikasi dengan pemerintah daerah maupun DPRD agar persoalan BUMDes dapat ditangani bersama. Pembenahan usaha, regulasi, dan pengawasan dinilai perlu berjalan beriringan agar keberadaan BUMDes benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. (Adv)
