Panaskan Mesin Politik, Tim Task Force Hanura Gelar Konsolidasi di Maluku

Tim Task Force Hanura saat hadir di kegiatan konsolidasi partai di Maluku, untuk memastikan roda organisasi dan konsolidasi struktur partai hingga ke tingkat akar rumput berjalan sesuai jalur. (HO-Hanura)

Loading

Ambon – Meski Pemilihan Umum (Pemilu) masih tiga tahun lagi, sejumlah partai mulai memanaskan mesin politiknya sejak dini. Salah satunya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Untuk memastikan kesiapan infrastruktur partai di daerah berjalan optimal, Tim Task Force DPP Partai Hanura turun langsung menggelar rapat teknis dan konsolidasi organisasi ke sejumlah wilayah, salah satunya di Kota Ambon, pada Minggu (15/11/2026) malam.

Ketua Tim Task Force sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menegaskan bahwa kehadiran timnya di Bumi Raja-Raja bertujuan memastikan roda organisasi dan konsolidasi struktur partai hingga ke tingkat akar rumput berjalan sesuai jalur (on the track).

“Hari ini Tim Task Force hadir untuk memastikan apakah konsolidasi partai di Maluku sudah on the track atau belum. Dari seratus lebih Pengurus Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan, saat ini progres pembentukannya sudah mencapai hampir 70 hingga 80 persen dan ditargetkan tuntas sepenuhnya pada pertengahan bulan depan,” ujar Rio mengutip keterangan dari laman resmi Partai Hanura.

Menurutnya, langkah percepatan konsolidasi ini tidak sekadar mengejar pemenuhan syarat administratif kepengurusan, melainkan bagian dari strategi memanaskan mesin politik Partai Hanura di Provinsi Maluku secara menyeluruh.

“Kami menargetkan rekan-rekan Hanura Provinsi Maluku dapat merampungkan 100 persen pembentukan PAC di seluruh wilayah Maluku. Ini bukan hanya soal melengkapi jumlah struktur kepengurusan, tetapi menyiapkan mesin politik Partai Hanura Provinsi Maluku agar siap dioperasikan secara penuh menghadapi agenda politik 2029–2031,” tegasnya.


Misi Rebound 5 Kursi DPRD Maluku


Rio menilai kader Hanura di Provinsi Maluku masih memiliki energi dan basis kekuatan politik yang mengakar kuat.

Hal itu tercermin dari sebaran kursi legislatif di tingkat kabupaten/kota, di mana dari 11 kabupaten/kota se-Maluku, hanya dua daerah yang belum terisi kursi anggota DPRD dari Partai Hanura.

Fakta tersebut membuktikan bahwa kehadiran Hanura masih diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Maluku.

Kendati demikian, evaluasi terukur tetap dilakukan secara objektif. Mengingat perolehan kursi Partai Hanura di DPRD Provinsi Maluku pernah menyentuh angka 5 kursi dan saat ini berada di posisi 3 kursi, DPP mengusung misi kebangkitan (rebound) untuk mengembalikan kejayaan partai di parlemen Karang Panjang.

“Tugas kita semua hari ini adalah bagaimana meningkatkan kembali perolehan kursi pada Pemilu 2029 mendatang. Karena dulu di DPRD Provinsi Maluku kita pernah meraih 5 kursi dan saat ini 3 kursi, maka kami mencanangkan rebound untuk mengembalikan capaian tersebut,” kata Rio.

Tidak hanya mematok target di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Partai Hanura juga memasang target ambisius untuk kancah nasional.

Dari total 4 alokasi kursi DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Hanura menargetkan mampu mengamankan 1 kursi guna mengirimkan wakilnya ke Senayan.

“Kita tahu alokasi kursi DPR RI untuk Dapil Provinsi Maluku berjumlah 4 kursi. Kami akan berjuang maksimal dengan seluruh kekuatan yang ada. Kami meyakini, apabila kerja-kerja konsolidasi ini dijalankan secara solid oleh seluruh kader di daerah, maka satu dari empat kursi DPR RI tersebut akan menjadi milik Hanura pada 2029 nanti,” ungkapnya.

Guna memastikan seluruh target politik tersebut tercapai tanpa hambatan berarti, DPP Partai Hanura memastikan tidak akan mengambil langkah tegas terhadap kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kabupaten/kota yang dinilai lamban dalam melakukan konsolidasi.

Rio mengungkapkan, dari total 11 DPC Partai Hanura di Provinsi Maluku, terdapat satu hingga dua daerah yang progres penataan strukturnya dinilai berjalan lambat dan akan segera dievaluasi secara menyeluruh.

Langkah cepat dan tegas ini diambil agar kendala stagnasi organisasi di satu atau dua wilayah tersebut tidak menular ke daerah lain, sekaligus menjaga moril dan ritme kerja seluruh kader di Maluku.

“Kelemahan organisasi seperti ini tidak boleh dibiarkan menjalar ke kabupaten lain. Semangat juang kader harus terus kami jaga. Tentu kami akan segera melakukan evaluasi dan menyiapkan kader atau figur baru yang dinilai memiliki kompetensi mumpuni untuk memimpin partai di dua kabupaten tersebut,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *