![]()
Penajam – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq, menyayangkan tidak adanya pelibatan DPRD dalam pertemuan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilaksanakan pemerintah daerah di Jakarta.
Ia menilai, pola koordinasi tersebut menunjukkan adanya persoalan komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan program perusahaan. Padahal, keberadaan Forum TJSL berkaitan langsung dengan program pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Ishaq menyampaikan bahwa DPRD tidak memperoleh undangan dalam pertemuan tersebut.
“Pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta itu DPRD tidak diundang. Jadi pemerintah hari ini berjalan sendiri,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat selama ini menjadikan DPRD sebagai tempat menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan berbagai kebijakan pemerintah. Karena itu, ketika DPRD tidak dilibatkan, lembaga tersebut akan kesulitan memberikan penjelasan mengenai perkembangan program TJSL.
“Bagaimana kami mau menjelaskan sementara kami enggak tahu,” katanya.
Ishaq bahkan meminta masyarakat yang ingin mengetahui program maupun hasil kerja Forum TJSL agar langsung meminta penjelasan kepada pemerintah kabupaten.
“Kalau nanti ke depan ada masyarakat ingin mempertanyakan bagaimana program kerja Forum TJSL, apa yang sudah dihasilkan Forum TJSL, jangan tanya ke DPRD, tanya langsung ke gedung pemerintah kabupaten,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak seharusnya menjalankan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik tanpa membangun komunikasi dengan lembaga legislatif.
“Kita ini lembaga yang sejajar, kemudian lembaga-lembaga mitra, enggak boleh main jalan sendiri,” ungkapnya, Kamis (12/11/2026).
Ishaq berharap persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi agar koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat berjalan lebih baik. Sebab, pengelolaan program TJSL membutuhkan keterbukaan informasi dan pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (Adv)












