Balikpapan – PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mulai memperkuat penyaluran BBM subsidi jenis Biosolar di Kota Balikpapan menyusul sorotan terkait antrean kendaraan logistik dan distribusi solar subsidi dalam beberapa waktu terakhir.
Langkah tersebut dilakukan setelah audiensi antara DPRD Kota Balikpapan, perwakilan sopir truk, mahasiswa, BPH Migas, dan Pertamina pada Rabu (6/5/2026). Pertemuan membahas kondisi distribusi Biosolar serta evaluasi penyaluran agar lebih tepat sasaran.
Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengatakan BPH Migas akan melakukan evaluasi terhadap kuota penyaluran di dua SPBU utama yang melayani Biosolar selama 24 jam, yakni SPBU KM 13 dan KM 15 Balikpapan.
Selain itu, usulan penambahan SPBU penyalur Biosolar dari Pemerintah Kota Balikpapan juga masih dalam proses evaluasi administrasi.
“Pertamina pada prinsipnya mendukung langkah evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran Biosolar di Balikpapan semakin optimal dan tepat sasaran,” ujar Edi.
Sebagai langkah percepatan distribusi, Pertamina sejak Senin (4/5/2026) mulai menambah penyaluran Biosolar melebihi kuota harian normal.
Di SPBU KM 13, distribusi Biosolar ditingkatkan menjadi 64 kiloliter per hari atau sekitar 160 persen dari kuota harian. Sementara di SPBU KM 15, penyaluran mencapai 40 kiloliter per hari atau sekitar 162,5 persen dari kuota yang ditetapkan.
Meski demikian, Pertamina menilai peningkatan distribusi tetap harus dilakukan secara terukur agar kuota subsidi pemerintah dapat mencukupi hingga akhir tahun dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Kami terus menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi agar aktivitas masyarakat, khususnya sektor transportasi dan logistik, tetap berjalan optimal,” katanya.
Pertamina juga mengajak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sopir truk, mahasiswa, hingga masyarakat ikut mengawasi penyaluran Biosolar subsidi agar tepat sasaran.
Pengawasan distribusi dilakukan melalui sistem QR Code Subsidi Tepat yang diterapkan untuk memastikan BBM subsidi hanya digunakan sesuai peruntukannya.
