Samarinda – Polemik anggaran Rp25 miliar untuk rehabilitasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur akhirnya diluruskan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan, angka tersebut bukan untuk satu proyek tunggal seperti yang ramai dipersepsikan publik.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, klarifikasi disampaikan dalam jumpa pers pada Selasa (5/5/2026).
Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menjelaskan bahwa angka Rp25 miliar merupakan akumulasi dari puluhan paket belanja dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), bukan hanya untuk satu rumah jabatan gubernur.
“Memang ada kegiatan rehabilitasi rumah jabatan gubernur, tapi nilainya hanya sekitar Rp3 miliar. Sisanya untuk rumah jabatan wakil gubernur, perbaikan gedung, serta sarana dan prasarana pendukung,” jelasnya.
Menurut Astri, kesalahpahaman muncul karena data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) disajikan secara parsial tanpa konteks utuh. Akibatnya, berkembang anggapan seolah seluruh anggaran difokuskan pada satu objek.
Ia juga menegaskan bahwa angka Rp25 miliar masih berupa pagu anggaran, bukan nilai realisasi. Dalam proses pengadaan, nilai tersebut masih dapat berubah setelah melalui evaluasi dan negosiasi.
Lebih jauh, Astri mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran tersebut telah disusun sejak 2024 sebagai bagian dari fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyiapkan fasilitas penunjang pemerintahan, tanpa dikaitkan dengan siapa pejabat yang menjabat.
Dari sisi teknis, kebutuhan rehabilitasi disebut berbasis kondisi riil di lapangan. Sejumlah fasilitas mengalami kerusakan, mulai dari instalasi listrik yang tidak optimal, gangguan distribusi air, hingga pompa yang mengalami korosi.
Faktor cuaca ekstrem dan banjir juga memperparah kondisi bangunan. Beberapa fasilitas terdampak genangan, termasuk unit pendingin ruangan serta kebocoran pada gedung pertemuan.
Kerusakan turut ditemukan pada fasilitas pendukung seperti guest house, musala, dan bangunan lainnya, yang sebelumnya kurang terawat akibat minimnya penggunaan.
“Saat ini intensitas penggunaan cukup tinggi, hampir setiap hari digunakan untuk kegiatan kedinasan. Jadi kondisinya harus benar-benar layak,” ujarnya.
Astri menegaskan, seluruh perencanaan anggaran didasarkan pada kebutuhan nyata dan hasil identifikasi lapangan, bukan sekadar asumsi administratif.
Pemerintah berharap masyarakat tidak hanya melihat angka, tetapi juga memahami konteks dan peruntukan anggaran secara menyeluruh.
“Ini untuk memastikan fasilitas pemerintahan tetap layak guna mendukung pelaksanaan tugas pimpinan daerah,” pungkasnya.
Penulis: Tim
Editor: Tifa
