Penajam – Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), H Syahrudin M Noor meminta agar transaksi lahan diawasi agar mendapatkan pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Apalagi semenjak Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, harga tanah di PPU sudah melonjak tinggi.
Ia mengatakan, pembangunan IKN menghadirkan banyak peluang ekonomi baru, khususnya dalam bentuk transaksi jual beli lahan yang berlangsung secara masif.
“Hadirnya IKN ini membuka banyak potensi yang bisa dimaksimalkan karena ada begitu banyak transaksi, baik dari pelaku usaha swasta maupun pemerintah. Ini menyebabkan BPHTB langsung melejit,” ujarnya.
Meski demikian, Syahrudin menekankan pentingnya pengawasan dan penyesuaian agar proses peningkatan PAD melalui BPHTB berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Ada hal-hal yang tetap perlu kita koreksi dan evaluasi. Kita ingin semuanya berjalan sesuai kaidah normal agar benar-benar bisa menambah PAD secara signifikan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kenaikan nilai tanah di kawasan IKN yang kini sudah mencapai angka ratusan juta rupiah per bidang. Kondisi ini, menurutnya, harus dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah.
“Dengan adanya IKN, harga tanah sudah menyentuh ratusan juta rupiah. Ini potensi besar yang bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak PAD, terutama dari sektor BPHTB yang saat ini masih menjadi penyumbang dominan,” tambahnya.
Politisi Demokrat itu juga mengajak seluruh pihak terkait, termasuk para notaris, untuk bersama-sama mengawasi setiap transaksi agar pelaporan dan pembayaran BPHTB dilakukan secara transparan dan akurat.
“Kuncinya ada pada pengawasan. Teman-teman notaris harus punya mindset yang sama, bahwa membangun PPU adalah tanggung jawab bersama. Salah satu potensi besar kita saat ini adalah BPHTB, dan itu harus dikelola dengan baik,” pungkasnya. (adv)
