SP Matilda Dukung Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Pertamina

Serikat Pekerja (SP) Mathilda Balikpapan Menyatakan Dukungannya Terhadap Penegakan Hukum di Pertamina
Serikat Pekerja (SP) Mathilda Balikpapan Menyatakan Dukungannya Terhadap Penegakan Hukum di Pertamina

Balikpapan – Serikat Pekerja (SP) Mathilda Balikpapan menyatakan dukungannya terhadap penegakan hukum di lingkungan Pertamina, termasuk upaya pemberantasan korupsi yang kini sedang menjadi fokus pemerintah. Menurut mereka, dukungan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ketua SP Mathilda Balikpapan, Saptono Nugroho, dalam keterangannya, menegaskan pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan, terutama yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. “Kita harus tetap bijak dan menunggu hasil keputusan dari aparat penegak hukum. Prinsip praduga tak bersalah harus kita junjung tinggi,” ujarnya.

Saptono menambahkan, meskipun ada dugaan pelanggaran hukum yang tengah diselidiki, pihaknya menekankan bahwa hal itu tidak serta-merta bisa dianggap sebagai kesalahan sebelum adanya putusan inkrah dari pihak yang berwenang. “Kami tetap mendukung proses hukum yang adil dan transparan, sambil tetap fokus menjalankan tugas serta tanggung jawab dalam menyediakan produk BBM yang terjamin kualitas dan kuantitasnya bagi masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, SP Mathilda Balikpapan juga menanggapi isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan dugaan praktik “pengoplosan” BBM di Pertamina. Dijelaskan bahwa di Kilang PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), proses blending merupakan hal yang lazim dilakukan untuk menghasilkan BBM berkualitas sesuai standar yang berlaku.

“Di kilang, memang ada proses pencampuran (blending) untuk mendapatkan kualitas produk yang diinginkan, seperti Pertalite atau Pertamax. Namun, tuduhan adanya ‘pengoplosan’ itu tidak benar. Produk yang dihasilkan telah melalui proses uji laboratorium oleh Lemigas dan diawasi oleh BUMN serta SKK Migas,” tegasnya.

Saptono juga meminta pemerintah untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait isu ini. “Pertamina adalah perusahaan milik negara yang memiliki tanggung jawab besar terhadap ketersediaan energi nasional. Informasi yang akurat sangat penting untuk mencegah kerugian bagi banyak pihak,” tambahnya.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan isu, SP Mathilda Balikpapan menegaskan bahwa Pertamina tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami akan terus bekerja secara profesional, memastikan produk BBM yang dihasilkan memenuhi standar, dan mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional,” ujar Saptono.

Giri, Sekretaris Jenderal SP Mathilda, juga menambahkan bahwa saat ini semua pekerja Pertamina di seluruh unit bisnis Kalimantan tengah fokus pada penyediaan BBM untuk kebutuhan bulan Ramadan dan Idul Fitri. “Kami bekerja tanpa henti 24 jam untuk memastikan ketersediaan BBM di tengah permintaan yang meningkat. Kami juga meminta doa dan dukungan dari masyarakat untuk kelancaran operasional unit bisnis Pertamina,” tandas Giri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *