Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung pada Rabu (2/7), dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. Bagus Susetyo, M.M.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan perwakilan lembaga strategis, antara lain Asisten II Kota Balikpapan, Andi Muhammad Yusri Ramli, ST., M.T.; Kepala BPPDRD, Idham, S.E.; Kepala BKAD, Agus Budi Prasetyo, S.IP., M.T.; Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Wahyu Setyoko; serta perwakilan PT BPD Kaltim Kaltara, Amuniantoyo. Seluruh anggota TP2DD dari instansi dan OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan turut hadir.
HLM TP2DD kali ini menjadi momen penting dalam peluncuran tiga inisiatif digital sebagai bagian dari akselerasi elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah. Adapun inisiatif yang diluncurkan meliputi SP2D Online Kota Balikpapan, Mobil Layanan Pajak Daerah, serta perluasan kanal pembayaran digital melalui aplikasi Kontengen, yang kini telah tersedia di App Store dan Google Play.
Wakil Wali Kota Balikpapan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota bersama TP2DD berkomitmen penuh mendukung transformasi digital di daerah. Melalui inisiatif ini, diharapkan dapat meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus memperkuat pelayanan publik yang berbasis teknologi.
“Transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan,” demikian disampaikan dalam sesi paparan. “Digitalisasi daerah menjadi pilar utama RPJMN 2025–2029 dan bagian dari arah kebijakan nasional dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.”
TP2DD sendiri merupakan program prioritas nasional yang berangkat dari misi Asta Cita Presiden RI ke-8, dengan tujuan menciptakan birokrasi pemerintahan yang adaptif, responsif, dan melayani. Kota Balikpapan termasuk salah satu daerah yang menunjukkan progres signifikan dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi.
Hal ini tercermin dari data pengguna QRIS di Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat. Per Mei 2025, tercatat sebanyak 812.502 pengguna, naik 7,7% dibanding Mei 2024 yang berjumlah 754.381 pengguna. Sementara itu, volume transaksi QRIS di Balikpapan mencapai 4,5 juta transaksi, atau meningkat tajam sebesar 128,88% year-on-year.
Namun demikian, percepatan digitalisasi daerah tetap memerlukan dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga keuangan. Kesiapan infrastruktur teknologi, integrasi sistem keuangan daerah, serta literasi digital masyarakat menjadi kunci sukses dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil diskusi dalam HLM tersebut, disepakati beberapa langkah strategis lanjutan, di antaranya memperkuat komitmen perangkat daerah untuk mendukung elektronifikasi pajak dan retribusi, memulai pilot project retribusi digital di sektor pasar dan parkir, serta mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk belanja daerah dengan perencanaan dan evaluasi berkala.
Sinergi dengan stakeholder juga akan diperkuat, termasuk dengan BPD selaku bank RKUD, dalam penyediaan kanal pembayaran yang mudah diakses. Strategi komunikasi publik pun menjadi perhatian, dengan mendorong branding P2DD melalui gerai pajak di event-event lokal serta optimalisasi media sosial pemerintah untuk edukasi masyarakat.
Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan akan terus melakukan koordinasi lintas OPD guna memastikan keberlanjutan transformasi digital daerah yang efisien, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
