Tenggarong – Dalam menghadapi tantangan inflasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah unik dengan menggandeng ulama sebagai mitra strategis.
Tidak hanya mengandalkan kebijakan ekonomi konvensional, Pemkab Kukar kini melibatkan para ulama dalam upaya mengendalikan harga bahan pokok, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idulfitri.
Langkah inovatif ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dihadiri oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kukar, Ahyani Fadianur Diani, pada Senin (10/3/2025).
Yang menarik, rapat tersebut turut melibatkan sejumlah ulama yang menjadi bagian dari program Ulama Peduli Inflasi.
Menurut Ahyani, peran ulama dalam pengendalian inflasi sangat krusial. Mereka bukan hanya tokoh agama, tetapi juga pemimpin sosial yang mampu membentuk pola pikir masyarakat dalam hal konsumsi dan distribusi bahan pokok.
“Selain membahas strategi pengendalian inflasi, kami juga menggandeng ulama untuk membantu dalam sosialisasi, baik dalam proses penjualan maupun pembelian bahan pokok,” ujar Ahyani.
Keterlibatan ulama dalam kebijakan ekonomi ini bukan tanpa alasan. Di masyarakat, ulama memiliki pengaruh besar dalam membentuk kebiasaan konsumsi umat.
Mereka sering kali menjadi sumber nasihat, tidak hanya dalam hal ibadah, tetapi juga dalam keseharian, termasuk dalam aspek ekonomi.
Ulama dapat berperan dalam menyampaikan pentingnya pola konsumsi yang wajar, menghindari panic buying, serta mempromosikan gaya hidup sederhana dan keberkahan dalam setiap pembelian.
Pemkab Kukar melihat ini sebagai langkah strategis, terutama ketika menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri, di mana lonjakan harga sering terjadi akibat tingginya permintaan barang.
Di beberapa masjid dan majelis taklim, ulama yang terlibat dalam program ini telah mulai menyampaikan edukasi kepada jamaahnya.
Dalam khotbah dan ceramah mereka, tema seperti kesederhanaan dalam berbelanja, pentingnya berbagi, dan kewajiban menjaga keseimbangan ekonomi sering kali menjadi topik utama.
Salah satu ulama yang aktif dalam program ini, KH. Abdul Basit, menyampaikan bahwa mengendalikan inflasi juga merupakan bagian dari ajaran Islam.
“Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam ekonomi. Membeli secukupnya, tidak menimbun barang, dan tidak membeli secara berlebihan adalah ajaran yang harus kita pegang,” ujarnya dalam sebuah pengajian di Tenggarong.
Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan.
“Jika semua orang belanja dengan rakus, harga pasti naik. Tetapi jika kita semua bijak, harga akan tetap stabil, dan semua orang bisa mendapatkan bagian mereka,” tambahnya.
Dari hasil Rakor, Ahyani mengungkapkan bahwa inflasi di Kukar masih dalam kondisi terkontrol dengan baik. Bahkan, Kukar menjadi salah satu daerah dengan pengendalian harga bahan pokok terbaik dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Timur.
“Alhamdulillah, inflasi di Kukar masih terjaga. Kita tidak mengalami lonjakan harga ekstrem seperti di beberapa daerah lain,” ungkapnya dengan optimisme.
Menurut data yang disampaikan dalam Rakor, harga komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur di Kukar masih relatif stabil dibandingkan daerah lain yang mengalami lonjakan harga drastis akibat tingginya permintaan.
Kolaborasi antara pemerintah dan ulama ini diyakini menjadi salah satu faktor kunci dalam menekan kenaikan harga, karena masyarakat menjadi lebih sadar dalam mengatur pola konsumsi mereka.
Keberhasilan ini mendorong Pemkab Kukar untuk terus memperluas program Ulama Peduli Inflasi. Ke depan, program ini akan diperkuat dengan lebih banyak pelatihan dan kerja sama dengan pesantren, majelis taklim, serta komunitas keagamaan lainnya.
Pemkab juga berencana untuk melibatkan ulama dalam perencanaan kebijakan ekonomi, tidak hanya dalam konteks inflasi, tetapi juga dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menjadikan Kukar sebagai daerah yang tidak hanya kuat dalam ekonomi, tetapi juga dalam nilai-nilai spiritual dan sosial.
Dengan strategi yang unik dan berbasis kearifan lokal ini, Pemkab Kukar optimistis dapat mempertahankan stabilitas ekonomi di wilayahnya.
Kolaborasi ini juga menjadi contoh bahwa peran ulama tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga dapat menjadi pilar dalam membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Sebagai penutup, Ahyani menegaskan bahwa keterlibatan ulama dalam strategi ekonomi akan menjadi model yang bisa diterapkan di berbagai daerah lain.
“Ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi tentang membangun kesadaran kolektif. Dan ulama adalah kunci dalam menyampaikan pesan ini kepada masyarakat,” pungkasnya.
Dengan pendekatan yang berbasis spiritual dan sosial ini, Pemkab Kukar menunjukkan bahwa solusi ekonomi tidak harus selalu teknokratis. Kadang, jawaban terbaik justru datang dari ajaran yang telah diwariskan berabad-abad—kesederhanaan, keseimbangan, dan keberkahan dalam setiap tindakan. (adv)
