SAMARINDA – Media sosial di Kalimantan Timur tengah dihebohkan oleh unggahan dua pejabat publik yang diduga bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
Kedua pejabat berinisial AG dan AF, yang disebut sebagai anggota DPRD Kaltim, menjadi sorotan publik setelah saling berbalas komentar dan unggahan yang memicu ketegangan di ruang digital.
Menanggapi hal ini, Solidaritas Wartawan Kaltim (SWK) menggelar konferensi pers di Kafe Kopi Pian, Samarinda, pada Kamis (9/10/2025).
Puluhan jurnalis dari berbagai media yang tergabung dalam aliansi tersebut menyampaikan keprihatinan atas sikap dua pejabat itu dan menekankan pentingnya etika bermedia sosial bagi pejabat publik.
“Pejabat publik yang sedang berperkara kami harapkan berbicara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tanpa mendahului proses hukum itu sendiri,” ujar Oktavianus, perwakilan SWK.
SWK menilai, pernyataan kedua anggota dewan itu telah melebar ke isu-isu sensitif di luar substansi perkara yang sedang ditangani Polda Kaltim.
“Isu ini tidak hanya soal pribadi, tapi sudah menyentuh ranah sosial yang bisa menimbulkan gesekan horizontal jika tidak disikapi bijak,” tambahnya.
Selain itu, SWK juga mencermati adanya pihak-pihak lain yang ikut berkomentar dan memperkeruh suasana di media sosial.
“Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Jangan terburu-buru menghakimi atau membentuk opini publik sebelum ada keputusan resmi,” tegas Faisal, anggota SWK lainnya.
Dalam kesempatan itu, SWK juga mengingatkan jurnalis serta pengguna media sosial untuk tetap menjunjung kode etik jurnalistik dan prinsip cover both sides.
“Kami tidak masuk dalam ranah hukum masing-masing pihak, namun ingin mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral dan profesional kita sebagai pilar keempat demokrasi,” ujar Oktavianus.
SWK menilai, konflik bernuansa SARA yang melibatkan pejabat publik berpotensi mengganggu stabilitas daerah, terlebih jika disebarkan oleh akun dengan banyak pengikut.
“Hal-hal yang bisa memicu reaksi besar di masyarakat seharusnya diantisipasi dengan kedewasaan dan kontrol diri,” kata Anjas, anggota SWK.
Lebih lanjut, aliansi jurnalis tersebut menyerukan agar para anggota DPRD Kaltim lebih fokus pada kerja-kerja nyata untuk rakyat.
“Daripada sibuk berdebat di media sosial, lebih baik gunakan platform itu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan solusi atas masalah publik,” tutur Anjas.
Menutup konferensi pers, Oktavianus kembali menegaskan pentingnya etika, profesionalisme, dan tanggung jawab moral baik bagi pejabat publik maupun insan pers.
“Jangan sampai kita lalai terhadap peran penting kita sebagai penjaga keseimbangan informasi dan stabilitas sosial,” pungkasnya.
