NUSANTARA — Dalam upaya memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola menuju pemerintahan daerah khusus, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi menjalin kerja sama dengan Jimly School of Law and Government (JSLG).
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, bersama Ketua Pembina JSLG, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., di Auditorium Kantor Balai Kota OIKN, Selasa (7/10/2025).
Dalam sambutannya, Basuki menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan kerangka kelembagaan IKN sebagai pemerintahan daerah khusus (pemdasus) yang tangguh dan berkelanjutan.
“Hari ini kita menandatangani kerja sama dengan Jimly School of Law and Government. Sesuai arahan Pak Jimly, kita harus tahu apa saja yang perlu disiapkan agar IKN benar-benar siap menjalankan fungsi sebagai pemerintahan daerah khusus,” ujar Basuki.
Penandatanganan kerja sama tersebut dirangkaikan dengan kuliah umum yang disampaikan langsung oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI (2003–2008).
Dalam paparannya, Jimly menekankan pentingnya tiga pilar utama dalam membangun fondasi pemerintahan daerah khusus di IKN, yakni constitutional rules (aturan konstitusional), constitutional institutions (kelembagaan konstitusional), dan constitutional culture (budaya konstitusional).
“Pahamilah IKN sebagai Ibu Kota Politik dalam makna positif. Ini bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga penataan tertib administrasi, tata kelola, etika dan budaya, serta pelibatan masyarakat lokal dan sosial ekonomi,” tutur Jimly.
Menurutnya, keberhasilan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia akan sangat bergantung pada kualitas kelembagaannya. Oleh karena itu, kerja sama antara OIKN dan JSLG diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam menyiapkan institusi pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi masa depan.
“Kita harus bangga sekaligus bertekad bahwa Kota Nusantara menjadi miniatur peradaban masa depan bangsa. Suatu peradaban bisa tenggelam karena kualitas institusinya tidak bermutu, dan sebaliknya — kemajuan lahir dari kelembagaan yang kokoh dan beradab,” tegas Jimly.
Melalui kolaborasi ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan kemajuan peradaban.
Dengan landasan hukum dan etika yang kokoh, Nusantara diharapkan benar-benar menjadi simbol kematangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan modern Indonesia.
“Bagi semua yang berada di kota Nusantara, berbanggalah karena menjadi bagian dari sejarah baru — membangun peradaban Indonesia di masa depan,” tutup Jimly.
