DAERAH  

Normalisasi SKM, Pemkot Samarinda Bongkar 93 Bangunan dengan Dukungan Penuh Warga

Warga dan pemerintah bergotong royong sukseskan normalisasi Sungai Karang Mumus.

Samarinda – Program normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) kembali berlanjut. Kali ini, 93 bangunan di bantaran sungai, tepatnya di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Bandara, mulai dibongkar pada Kamis (14/8/2025). Wali Kota Samarinda, Andi Harun, turun langsung memantau jalannya pembongkaran.

Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari upaya penanggulangan banjir yang sudah dijalankan Pemerintah Kota Samarinda sejak beberapa tahun terakhir. Pada segmen kali ini, pembongkaran melibatkan delapan RT dan diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp9,9 miliar, termasuk uang ganti bongkar bagi warga yang memiliki alas hak.

“Yang paling saya syukuri masyarakat memberikan dukungan penuh. Kesadaran ini menunjukkan bahwa mengatasi banjir tidak bisa hanya oleh pemerintah, tetapi memerlukan partisipasi bersama,” ujar Andi Harun.

Dalam proses tersebut, warga juga mengusulkan agar satu langgar yang menjadi pusat ibadah tetap dipertahankan. Menanggapi hal ini, Pemkot Samarinda bersama Pemprov Kaltim, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat sepakat membangun langgar baru yang lebih baik dan permanen tanpa menggunakan dana APBD.

“InsyaAllah saya pribadi akan menyisihkan sebagian rezeki untuk membangun langgar ini. Begitu dibongkar, langsung kita bangun lagi agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu,” tegasnya.

Tak hanya itu, posyandu yang selama ini beroperasi di kawasan tersebut juga akan dipindahkan ke lokasi baru. Fasilitas kesehatan itu dianggap vital untuk layanan seperti penimbangan bayi, pemeriksaan kehamilan, hingga pencegahan stunting.

Andi Harun mengapresiasi kekompakan warga yang menjadi modal penting keberhasilan program ini. “Tidak perlu rapat panjang langsung disepakati di lapangan. Inilah praktik kolaborasi yang baik di tingkat masyarakat,” katanya.

Setelah pembongkaran, tahap selanjutnya adalah pengerukan sungai. Pemerintah menargetkan tahun depan APBD dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan turap demi mencegah longsor.

“Bertahap, karena dana tidak bisa sekaligus. Tapi kita pastikan ini terus berlanjut,” pungkasnya.

Penulis: TIMEditor: TIFA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *