JAKARTA – Menkopolhukam periode 2019-2024, Mahfud MD, angkat bicara soal sosok Mr T yang ramai dibicarakan usai disebut Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. Mahfud mengatakan, apa yang dibicarakan Benny itu terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Saya mengingat-ingat, saya mulai dari konteksnya dulu. Konteks pembicaraan Pak Benny Rhamdani ini adalah konteks merajalelanya Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO namanya. Nah itu kita ramai sudah beberapa tahun,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD, Selasa (30/07/2024).
Mahfud menyebut, rapat-rapat ini sudah dilaksanakan April-Mei 2023 dan memang disebutkan orang-orang yang dicurigai tapi tidak kunjung ditangkap. Setelah itu, sejak Juni dilakukan penangkapan-penangkapan mencapai lebih dari 500 setiap bulannya.
“Kan kemudian, dari orang yang dikirim ke luar negeri itu banyak, banyak ditemukan itu bekerja menjadi operator judi, pasti ada aktornya juga di Indonesia TPPO itu. Saya sendiri diberi lima nama, Pak Benny waktu itu menyebut banyak nama, Pak Benny Ramdhani, di rapat itu, ada saya, ada Pak Muhadjir, ada Panglima,” ujar Mahfud.
Mahfud menyampaikan, tindakan bisa lebih cepat dilakukan karena Kapolri sendiri sudah membentuk tim internal sebelum ada Perpres. Mahfud membenarkan, dalam rapat-rapat itu Benny turut melaporkan sindikat-sindikat, termasuk soal judi online.
“Betul ada, tapi kan banyak yang disebut, tidak hanya inisial T, saya saja dapat lima nama yang langsung saya follow up, di luar (T), namanya itu diberikan ke saya, ini Pak, di Batam itu atas laporan masyarakat yang dimotori Pak Romo Paschal,” kata Mahfud.
Usai melakukan advokasi, Mahfud mendapat lima nama. Ada pejabat-pejabat vertikal di daerah terlibat dengan dua orang yang mengkondisikan dan ada orang-orang dari swasta. Mahfud menegaskan, pejabat-pejabat terlibat itu langsung dilakukan mutasi.
“Nah, yang tiga nama ini, sudah dinyatakan tersangka tapi dua tahun berkeliaran, tidak ditangkap, padahal sudah dinyatakan buron tersangka. Nah, saya diskusikan ke dalam akhirnya bersepakat, saya diminta teman-teman, menyampaikan ke Kapolri nama ini,” ujar Mahfud.
Mahfud sebagai Menkopolhukam saat itu memang menyampaikan langsung nama-nama itu ke Kapolri berdua. Mahfud menekankan, nama-nama itu tidak disampaikan melalui surat-surat karena memang agar dapat langsung dilakukan operasi senyap.
“Saya sampaikan langsung ke Kapolri berdua, Kapolri saya ada perlu menyampaikan ini, ini ada nama ini di Batam berkeliaran buron, ini namanya, saya tidak pakai surat karena harapannya itu operasi diam-diam, operasi senyap, jadi saya tulis di kertas saja, Pak ini namanya, siap Bapak, saya sendiri kemudian ke Batam,” kata Mahfud.
Terkait siapa Mr T, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2008-2013 itu mengaku tidak ingat persis siapa Mr T yang dimaksud Benny. Sebab, ia menekankan, kala itu ada cukup banyak nama-nama yang dilaporkan Benny dalam rapat-rapat terbatas itu.
“Mr T itu, saya tidak ingat persis Mr T itu, karena waktu itu nama banyak, gitu ya, ketika disampaikan di dalam rapat itu, memang menyebut nama-nama banyak, termasuk yang diberikan ke saya nama nama itu, yang kemudian saya tindaklanjuti seperti ke Batam,” ujar Mahfud yang merupakan Anggota DPR RI periode 2004-2008 tersebut.
Selain itu, pernah pula setelah salah satu rapat Mahfud meminta Benny untuk datang ke Kemenko Polhukam karena merasa harus ada tindak lanjut. Namun, sekitar satu jam Benny baru datang karena ternyata harus bertemu Presiden Jokowi terlebih dulu.
Mahfud menekankan, rapat-rapat yang dimaksud memang ada tapi tidak ingat inisial-inisial tertentu karena banyak nama dilaporkan Benny. Bagi Mahfud, apakah orang itu kebal hukum, siapa dia dan latar belakang Benny lebih berkompetensi menjelaskan.
“Kalau namanya sekadar ini, siapa gitu, ya sulit juga kita menduga-duga, dan saya merasa tidak lagi punya kompetensi menjelaskan itu karena saya sudah tidak Menko Polhukam kan,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) periode 2000-2001 tersebut. (*)
