SAMARINDA– Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kaltim sebagai bentuk protes atas langkah DPR RI dan pemerintah yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.
Hal tersebut dinilai sebagai langkah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.
Aliansi Mahasiswa Kaltim menilai, hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dan juga mencerminkan adanya kepentingan politik tertentu yang mengabaikan kepentingan rakyat banyak.
Menurut Humas Aksi, Maulana, aksi ini bertujuan untuk menuntut agar DPRD Kaltim mengawal putusan MK dan menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang tengah direncanakan oleh Badan Legislasi dan DPR RI.
“Hari ini kita menuntut untuk merebut kembali demokrasi dan mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk mengawal putusan MK dan menolak revisi UU Pilkada,” ujar Maulana, Jumat (23/8/24).
Mahasiswa dari berbagai kampus di Kaltim, termasuk Samarinda dan Kutai Kartanegara, turut serta dalam aksi ini. Mereka khawatir revisi UU Pilkada yang direncanakan akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
Selain isu revisi UU Pilkada, demonstrasi ini juga menyoroti Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang belum disahkan. Ditegaskannya, banyak masyarakat yang mendukung RUU tersebut karena melihat maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia.
“Kami mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan karena ini adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap korupsi,” tegasnya.
Maulana juga menyinggung soal ancaman kota kosong dan calon boneka dalam pemilihan umum, yang dianggapnya sebagai bentuk kemunduran demokrasi di era pemerintahan saat ini. Menurutnya, ancaman kota kosong ini terjadi di banyak daerah, termasuk di Kalimantan Timur. Hal Ini adalah skenario politik yang dilakukan oleh rezim Jokowi dan harus segera dihentikan.
Aksi demonstrasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa Kaltim serius dalam memperjuangkan demokrasi dan menentang segala bentuk upaya yang dianggap merongrong konstitusi negara. Mereka berharap aksi ini dapat menjadi momentum untuk menguatkan kembali prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan di Indonesia.
