Tenggarong – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan besar seiring dengan meningkatnya jumlah peserta yang diproyeksikan bertambah 1.500 jiwa per bulan pada 2025.
Hal ini membuat kebutuhan anggaran JKN di Kukar mencapai Rp69,7 miliar, menjadi tantangan bagi keuangan daerah.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dan BPJS Kesehatan berupaya mencari solusi pembiayaan yang lebih berkelanjutan, salah satunya dengan melibatkan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami perlu mencari strategi pendanaan yang inovatif agar program JKN tetap berjalan optimal tanpa membebani anggaran daerah. Keterlibatan dunia usaha melalui program CSR menjadi salah satu solusi yang kami dorong,” ujar Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, Minggu (2/3/2025).
Dalam rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan Cabang Kukar, berbagai skema pembiayaan alternatif dibahas, termasuk peran perusahaan-perusahaan besar di Kukar dalam mendukung pendanaan JKN.
Sektor swasta, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, dan industri lainnya, didorong untuk menyisihkan dana CSR mereka guna membantu pembiayaan iuran JKN bagi masyarakat kurang mampu.
“Perusahaan yang beroperasi di Kukar juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Kami ingin membangun kemitraan yang lebih kuat agar JKN bisa terus berjalan dengan baik,” tambah Sunggono.
Beberapa perusahaan di Kukar telah menunjukkan komitmennya dengan menyediakan bantuan kesehatan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional mereka.
Pemkab Kukar berharap pola kemitraan ini bisa diperluas dan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan JKN.
Selain mendorong pendanaan dari sektor swasta, Pemkab Kukar juga berupaya melakukan validasi dan integrasi data peserta JKN guna memastikan program ini lebih efisien dan tepat sasaran.
Meskipun cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kukar telah mencapai 98,18 persen, masih banyak peserta JKN yang perlu diverifikasi untuk memastikan bahwa hanya warga yang benar-benar membutuhkan yang mendapatkan subsidi iuran.
“Kami melibatkan pemerintah desa dan Ketua RT dalam pembaruan data peserta JKN agar tidak terjadi duplikasi atau ketidaktepatan sasaran dalam alokasi anggaran,” jelasnya.
Dengan validasi yang lebih ketat, Pemkab Kukar berharap dapat menghemat anggaran sekaligus memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap mendapatkan akses kesehatan yang layak.
Di sisi lain, meningkatnya jumlah peserta JKN juga berimbas pada lonjakan permintaan layanan kesehatan, yang membutuhkan peningkatan kapasitas fasilitas medis.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kukar, Ika Irawati, menyatakan bahwa kolaborasi antara BPJS dan fasilitas kesehatan di Kukar terus diperkuat agar pasien tetap mendapatkan pelayanan yang optimal.
“Dengan bertambahnya peserta JKN, kami juga harus memastikan bahwa fasilitas kesehatan memiliki kapasitas yang cukup, baik dari segi tenaga medis maupun sarana pelayanan,” katanya.
Pemkab Kukar menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan program JKN dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang tersedia.
Kolaborasi dengan sektor swasta melalui CSR, efisiensi anggaran, validasi data yang lebih ketat, serta peningkatan layanan kesehatan menjadi strategi utama yang tengah ditempuh.
“JKN adalah program penting bagi masyarakat Kukar, dan keberlanjutannya harus dijaga dengan baik. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dunia usaha dan masyarakat,” tutup Sunggono.
Dengan langkah ini, Pemkab Kukar optimistis JKN akan tetap berjalan lancar dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Kukar tanpa mengganggu keseimbangan anggaran daerah. (adv)
