NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Sabtu (20/9/2025), Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, berkunjung langsung untuk meninjau progres pembangunan sekaligus memastikan kesiapan IKN menuju perannya sebagai pusat politik Indonesia pada 2028.
Didampingi jajaran Otorita IKN, Tri menelusuri berbagai titik penting di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Rombongan mengawali peninjauan di Plaza Legislatif dan Plaza Yudikatif, lalu berlanjut ke Proyek Peningkatan Jalan Paket A di KIPP 1B, Training Center PSSI, Istana Garuda, Istana Negara, Kantor Kementerian Koordinator 3, Taman Kusuma Bangsa, hingga Rusun ASN 1.
Kehadiran Tri dan rombongan disambut langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto serta sejumlah pejabat terkait. Dalam kesempatan itu, mereka bersama-sama meninjau progres lapangan dan mendiskusikan sejumlah agenda pembangunan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Otorita IKN, Almi Mardhani, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif tengah memasuki tahap tender. “Mudah-mudahan bisa berkontrak akhir Oktober, dengan masa pengerjaan sekitar 840 hari atau 27–28 bulan. Targetnya selesai pada Desember 2027,” ungkapnya.
Selain menyoroti proyek yang baru berjalan, Tri juga meninjau infrastruktur yang progresnya sudah terlihat nyata, seperti Proyek Peningkatan Jalan Paket A di KIPP 1B yang kini mencapai sekitar 40 persen.
Melalui kunjungan ini, Kementerian Keuangan menegaskan komitmen untuk terus mengawal pembangunan IKN. Kehadiran Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia bukan sekadar menghadirkan pusat pemerintahan baru, melainkan juga menandai lahirnya peradaban modern yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.
