Tokoh nasional asal Nias, Firman Jaya Daeli mengatakan, kita sebagai masyarakat, bangsa dan negara kehilangan kepribadian dan kepemimpinan sekaliber Mahfud MD. Sebab, ia merasa, tidak ada lagi yang mampu menjadi panutan dan teladan di kabinet.
“Sebagai panutan, pengarah, pengendali, penuntun, pengkoordinasi, pemutus dan pemimpin politik, hukum dan keamanan. Kita kehilangan seketika setelah Prof Mahfud MD mengundurkan diri dari kabinet pemerintahan sebagai Menkopolhukam, sungguh-sungguh amat kehilangan,” kata Firman lewat keterangan tertulis, Minggu (02/06/2024).
Tanpa bermaksud mendewakan dan mengkultuskan Mahfud, Firman menuturkan, memang ada yang kosong dan benar-benar ada nuansa yang hilang dalam kabinet. Ada kekosongan nilai-nilai dalam kenegaraan, khususnya dalam institusi Polhukam.
Ketua Dewan Pembina Pusat Kajian Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia itu melihat, kita kehilangan tokoh sekelas dan setingkat kualitas Mahfud di Polhukam. Dengan integritas, profesionalitas dan kapasitas kepribadian dan kepemimpinannya.
Kita, lanjut Firman, kehilangan tokoh kredibel, ideologis tanpa pragmatis, berani, jujur, teguh, konsisten, sederhana, cerdas, strategis, visioner, berwibawa, kapabel dan ulet. Responsif, cekatan, lincah, cepat, efektif, produktif, berpengalaman dan koordinatif.
Kemudian, tokoh yang mengetahui dan menguasai masalah, materi pekerjaan dan lain-lain yang baik dan bajik. Firman menilai, kualitas dan kredibilitas dengan segala pengabdian Mahfud sangat berarti serius dan berdampak luas, terutama di Polhukam.
Firman menekankan, Mahfud turut menjadi pemimpin, pelayan, pengabdi dan pejabat yang relatif diterima dan dekat dengan berbagai elemen. Mampu dekat dan diterima kalangan civil society, NGO, ormas, kampus, media massa, profesional sampai aktivis.
“Seusai Prof Mahfud undur diri secara resmi dari kabinet, sama sekali tak ada lagi figur atau tokoh pemimpin lain yang berkelas dan berwibawa, mampu, berani, tegas, mumpuni untuk menjaga dan merawat Indonesia dari sisi Polhukam, untuk menata dan membangun pemerintahan dan kenegaraan dari sisi Polhukam,” ujar Firman.
Kini, ia berpendapat, tidak ada lagi otoritatif yang mampu, berani, tegas, teguh, konsisten, cerdas dan ideologis untuk menumbuhkan dan menegakkan tupoksi Polhukam. Tentu, memang ada pemimpin atau pejabat terkait yang formal menjabat.
“Namun, maaf seribu dan sejuta maaf, mungkin cuma sekadar menjabat tanpa berarti, barangkali juga sekadar berkuasa tanpa bermakna, mungkin pula sekadar tampak tanpa berdampak, dan sekadar follower terhadap “sang penguasa utama dan tunggal,” kata Firman.
Selain itu, Firman menyampaikan, mungkin cuma bisa bertekuk lutut di hadapan penguasa, atasan utama dan tunggal. Tentu untuk sesegera dan secepat mungkin menyetujui dan mengiyakan proposal kemauan, keinginan dan kehendak Sang Boss.
Firman mempersilakan masyarakat mengikuti, merasakan dan menilai situasi dan kondisi belakangan dalam konteks Polhukam. Sudah semakin tidak beraturan, bersesuaian, berlandaskan, berpanduan ideologis, beretika dan bermoral politik bernegara.
Indonesia semakin kehilangan orientasi, kendali konstitusi serta kemunduran dan kerusakan hakekat demokrasi. Kehilangan kepribadian dan kepemimpinan panutan dan teladan ketika Indonesia semakin mengalami disorientasi, dis-konstitusi dan dis-demokrasi.
Kita kehilangan figur Mahfud untuk menuntaskan, membereskan dan menyehatkan Polhukam manakala berhadapan atmosfir tersebut. Sebab, Mahfud yang biasanya yang beraksi dalam kerangka menjaga, merawat, menata dan membangun dalam aspek Polhukam.
“Prof Mahfud MD biasanya dan pada dasarnya terpanggil, hadir dan tampil berinisiasi dan beraksi secara aktif, bahkan proaktif sebagai pemikir, penggerak, pengkoordinasi, pengendali, pemutus, juga sebagai pemimpin dan pejabat Polhukam pada masanya,” ujar Firman. (*)
