Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menjamin ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2025.
Dengan total hibah sebesar Rp 62,4 miliar, anggaran ini dialokasikan untuk penyelenggaraan dan pengamanan PSU guna memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan kondusif.
Kepastian ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Kukar Edi Damansyah bersama KPU, Bawaslu, serta jajaran aparat keamanan di ruang eksekutif kantor Bupati Kukar pada Rabu (19/3/2025).
Edi Damansyah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membiayai pelaksanaan PSU sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kukar, yang diperoleh melalui efisiensi belanja daerah serta realokasi dari beberapa program yang sebelumnya telah dipangkas.
“Anggaran dialokasikan dari APBD melalui efisiensi dan prioritas sesuai instruksi yang diberikan. Ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Kukar dalam mendukung kelancaran proses demokrasi,” ujar Edi.
Ia juga menyampaikan bahwa pendanaan ini mencakup berbagai aspek penting dalam pelaksanaan PSU, termasuk operasional KPU dan Bawaslu, logistik pemilu, serta kebutuhan pengamanan dari aparat kepolisian dan TNI guna memastikan jalannya PSU yang aman dan kondusif.
Lebih lanjut, Edi Damansyah berharap pelaksanaan PSU yang dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2025 mendatang dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan damai.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga stabilitas daerah, serta memastikan proses demokrasi tetap berlangsung dengan baik.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Gunakan hak pilih dengan bijak demi kelancaran dan keberhasilan PSU,” tambahnya.
Kapolres Kukar, AKBP Dody Surya Putra, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pihak kepolisian bersama TNI akan mengerahkan personel untuk memastikan keamanan selama tahapan PSU berlangsung.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu guna mencegah potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya pemungutan suara ulang.
“Kami siap mengamankan PSU dengan maksimal. Kami juga akan meningkatkan patroli serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kondusifitas wilayah tetap terjaga,” ungkap AKBP Dody.
Senada dengan itu, Dandim 0906/KKR, Letkol Czi Damai Adi, menegaskan bahwa TNI siap memberikan dukungan penuh terhadap pengamanan PSU guna memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik.
Di sisi lain, Ketua KPU Kukar, Rudi Gunawan menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi guna memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai prosedur. Logistik pemilu, termasuk surat suara dan kotak suara, akan didistribusikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Kami memastikan seluruh proses berjalan transparan, jujur, dan adil. Koordinasi dengan berbagai pihak terus kami lakukan untuk meminimalkan kendala teknis di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, menegaskan bahwa pengawasan ketat akan dilakukan guna mencegah potensi pelanggaran selama PSU berlangsung.
Pihaknya juga akan membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya PSU agar tetap berlangsung secara demokratis,” tandasnya. (adv)
