Tenggarong – Di tengah pemangkasan anggaran secara nasional, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) justru menunjukkan ketahanan fiskal yang luar biasa dengan tetap membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan pegawai baru.
Saat banyak daerah di Indonesia harus melakukan pengurangan belanja pegawai bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat efisiensi anggaran, Pemkab Kukar berhasil mempertahankan stabilitas keuangannya tanpa mengorbankan tenaga kerja.
Dalam situasi fiskal yang penuh tantangan, Kukar tetap mampu merekrut 5.776 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), menjadikannya sebagai salah satu daerah dengan kebijakan rekrutmen pegawai terbesar di tengah efisiensi anggaran nasional.
“Belanja pegawai kita masih sangat menutupi. Tidak ada yang tidak terbayar, menunggak, atau mengalami pemotongan. Bahkan, kita tetap bisa mengakomodasi tambahan P3K baru,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, Senin (3/3/2025).
Keputusan ini menjadi angin segar bagi ribuan tenaga kerja yang berharap mendapatkan kepastian pekerjaan, terutama di sektor pelayanan publik yang membutuhkan tambahan tenaga baru.
Keberhasilan Pemkab Kukar dalam menjaga stabilitas fiskalnya di tengah gelombang efisiensi nasional tidak terjadi begitu saja.
Ada beberapa strategi manajemen anggaran yang diterapkan secara cermat, sehingga pemerintah daerah tetap bisa melakukan rekrutmen pegawai baru tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai yang sudah ada.
Beberapa langkah kunci yang diterapkan Pemkab Kukar meliputi pengendalian belanja pegawai.
Belanja pegawai dijaga agar tidak melebihi 30 persen dari total APBD, sehingga tidak membebani keuangan daerah.
Pemkab mengoptimalkan anggaran pegawai yang sudah ada dengan memprioritaskan sektor yang membutuhkan tenaga tambahan.
Lalu, Efisiensi di Sektor Non-Essensial. Pemangkasan anggaran dilakukan di sektor-sektor yang tidak mempengaruhi pelayanan publik, seperti perjalanan dinas, rapat koordinasi, dan pengadaan barang yang tidak mendesak.
Pemerintah daerah juga mengurangi biaya operasional non-esensial tanpa menyentuh sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kukar terus meningkatkan sumber-sumber PAD, seperti retribusi daerah, pajak daerah, dan pengelolaan aset daerah.
Dengan meningkatnya PAD, Pemkab tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat, yang tahun ini mengalami pemangkasan besar-besaran.
Selanjutnya, Rekrutmen Pegawai Berbasis Kebutuhan Nyata. Rekrutmen 5.776 P3K bukan dilakukan secara asal-asalan, tetapi berdasarkan analisis kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
Pemerintah daerah memastikan bahwa pegawai yang direkrut benar-benar memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan penambahan tenaga P3K ini, banyak sektor pelayanan publik di Kukar yang akan semakin optimal. Beberapa sektor utama yang menerima tambahan pegawai antara lain sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Publik.
Langkah ini tidak hanya memberikan lapangan kerja bagi ribuan orang, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan publik di Kukar tetap berjalan optimal tanpa gangguan anggaran.
Kukar Jadi Contoh Bagi Daerah Lain
Keberhasilan Kukar dalam menjalankan efisiensi anggaran tanpa harus melakukan PHK bahkan tetap bisa merekrut pegawai baru menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan fiskal yang sehat.
Di saat banyak daerah mengalami kesulitan keuangan hingga harus memangkas pegawai atau menunda pembayaran gaji, Kukar justru mampu menjaga keseimbangan keuangan dan tetap memberikan kepastian kerja bagi ribuan tenaga P3K baru.
“Kami memahami bahwa pegawai adalah aset penting dalam jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan bijak, tanpa mengorbankan hak mereka,” ujar Sunggono.
Langkah Pemkab Kukar ini juga menjadi bukti bahwa manajemen fiskal yang cerdas bisa menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada pegawai dan masyarakat, tanpa harus merugikan sektor lain.
Dengan kebijakan ini, Kukar tidak hanya berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi, tetapi juga memberikan kepastian bagi tenaga kerja di sektor publik.
Ke depan, pemerintah daerah akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kebutuhan tenaga kerja agar pelayanan publik tetap maksimal.
“Kami berkomitmen untuk terus mengelola anggaran dengan baik agar Kukar tetap stabil secara fiskal dan tetap mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” pungkas Sunggono. (adv)
