Tenggarong – Krisis tenaga kesehatan (nakes) di Kutai Kartanegara (Kukar) tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Menyadari pentingnya peran tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal dan merata, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar bergerak cepat dengan menyiapkan Grand Design Pemenuhan Nakes.
Grand Design ini akan menjadi strategi jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan jumlah tenaga kesehatan di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil yang selama ini masih mengalami keterbatasan fasilitas medis.
Pemkab Kukar tak ingin sekadar membuat rencana tanpa aksi nyata. Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa penyusunan Grand Design ini melibatkan berbagai pihak terkait.
Termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, serta Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar.
“Kami tengah menyusun Grand Design Pembangunan Kebutuhan Tenaga Kesehatan ini bersama pihak terkait untuk lima tahun ke depan. Nantinya, dokumen ini akan menjadi acuan utama dalam pemenuhan kebutuhan nakes di seluruh wilayah Kukar,” ujar Sunggono, Selasa (3/6/2025).
Grand Design ini bukan sekadar proyeksi jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan, tetapi juga menyusun strategi konkret dalam mendistribusikan tenaga medis ke seluruh wilayah secara merata.
Salah satu tantangan terbesar dalam sektor kesehatan Kukar adalah minimnya tenaga medis di daerah terpencil.
Beberapa puskesmas masih kekurangan dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, sehingga masyarakat sering kali harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan medis yang memadai.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap fasilitas kesehatan di Kukar memiliki tenaga medis yang cukup dan berkualitas. Dengan begitu, masyarakat di seluruh wilayah bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih cepat dan merata,” lanjutnya.
Dalam Grand Design ini, Pemkab Kukar juga akan memetakan alokasi dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, hingga tenaga kesehatan lainnya, sehingga kebutuhan setiap daerah bisa terpenuhi sesuai dengan kondisi dan jumlah penduduknya.
Jika Grand Design ini berjalan sesuai rencana, ketimpangan tenaga kesehatan di Kukar akan semakin berkurang.
Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mengurangi rujukan pasien ke daerah lain, serta membuka akses layanan medis yang lebih mudah bagi masyarakat, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir.
Langkah ini menjadi bukti bahwa Pemkab Kukar tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan kesehatan.
Dengan kebijakan yang terstruktur dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Kukar semakin optimis dapat membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. (adv)
